Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Tidak Ingin Bergabung, PA 212 kepada KAMI : Saling Dukung dan Menguatkan

PA 212 mendukung segala upaya untuk perbaikan bangsa oleh siapapun agar NKRI bisa diselamatkan

Tidak Ingin Bergabung, PA 212 kepada KAMI : Saling Dukung dan Menguatkan
Tangkap layar kanal YouTube Talk Show tvOne
Ketua Persaudaraan Alumni 212, Slamet Maarif menilai respon PDI Perjuangan berlebihan terkait pembakaran bendera partai mereka beberapa waktu lalu karena sudah sering terjadi dalam aksi. 

Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Persaudaraan Alumni (PA) 212 tak ingin bergabung dengan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang digagas Din Syamsuddin dan Gatot Nurmantyo.

Meski demikian Slamet memastikan, pihaknya tetap mendukung kehadiran gerakan tersebut.

"Kita dalam perahu yang berbeda dengan tujuan satu pelabuhan," ujar Ketua PA 212 Slamet Maarif saat dihubungi Tribunnews.com, Jumat (21/8/2020).

"Segala upaya untuk perbaikan bangsa oleh siapapun agar NKRI bisa diselamatkan pasti kita dukung dan do'akan semoga Istiqomah," lanjut dia.

Lebih lanjut PA 212 menganggap KAMI memiliki ruh yang sama untuk berjuang demi NKRI.

"Jauh sebelum KAMI lahir kita ( FPI, GNPF Ulama dan PA 212 ) sudah membuat Aksi nyata yang sama. Terakhir kami sudah tergabung dengan 170 lebih ormas dalam wadah ANAK NKRI yang memiliki tujuan sama. Kita akan terus berjuang juga dalam gerakan ANAK NKRI dalam Komando IB HRS PA 212 dan KAMI insya Allah saling menguatkan dalam perjuangan," jelas Slamet.

Baca: Dubes Zuhair al-Shun Hadiri Deklarasi KAMI, Palestina yang Layak Memberikan Sanksi

Baca: Gatot Nurmantyo Datangi Kampung Halaman Jokowi, Ketua KAMI Solo: Diam Ditindas atau Melawan

Deklarasi gerakan KAMI dilaksanakan Selasa (18/8/2020), di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat.

Sejumlah tokoh hadir diantaranya, mantan penasihat KPK masa jabatan 2005 sampai 2013 Abdullah Hehamahua, mantan Sekretaris Kementerian BUMN 2005 sampai 2010 Muhammad Said Didu, pakar hukum tata negara Refly Harun, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2005 sampai 2010 dan 2010 sampai 2015 Din Syamsuddin, dan mantan Panglima TNI Jenderal TNI Purn Gatot Nurmantyo.

Tuntutan lainnya di antaranya mendesak penyelenggara negara, khususnya Pemerintah, DPR, DPD, dan MPR untuk menegakkan penyelenggaraan dan pengelolaan negara sesuai dengan tidak menyimpang dari jiwa, semangat dan nilaiPembukaan Undang Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat Pancasila yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, dan diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Rina Ayu Panca Rini
Editor: Eko Sutriyanto
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas