Tribun

Kemerdekaan dan Pancasila Tak Bisa Dipisah, Ibarat Dua Sisi Mata Uang

Basarah memaknai kemerdekaan Indonesia dengan Pancasila sebagai dasar negaranya ibarat dua sisi mata uang.

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Johnson Simanjuntak
Kemerdekaan dan Pancasila Tak Bisa Dipisah, Ibarat Dua Sisi Mata Uang
Tribunnews.com/Seno Tri Sulistiyono
Ahmad Basarah 

Dalam konteks pangan, Adji mengatakan tidak bisa hanya berbicara mengenai pangan semata, namun juga pertanian dan peternakan. Karenanya perlu ada semisal pembukaan lahan pertanian baru sebagai salah satu langkah konkrit.

"Nah dalam konteks kedaulatan pangan inilah sebenarnya wujud bagaimana kita mengimplementasikan Pancasila dalam konteks keadilan sosial dan peri kemanusiaan. Jadi ini konkritisasi," kata Adji.

Sementara Basarah melihat masalah di pandemi bisa dientaskan dengan bergotong royong seperti tertera di Pancasila. Sila pertama Ketuhanan yang Maha Esa misalnya, dimana mengajarkan sesama umat beragama untuk saling membantu, bersedekah, beramal dan sebagainya.

Bahkan ada hasil survei lembaga amal dunia yang menyebutkan bangsa Indonesia adalah bangsa yang terkenal paling dermawan sedunia.

"Artinya memang jiwa sosial, jiwa gotong royong bangsa Indonesia ini luar biasa. Dalam pandemi Covid-19 ini bangsa Indonesia gotong royong, bantu satu sama lain tanpa membedakan apa agamanya, apa sukunya. Nah saya kira modal sosiologis, ideologis ini adalah prasyarat bagi pak Jokowi dan seluruh pemerintahan Republik Indonesia pusat dan daerah untuk bersama-sama menghadapi pandemi Covid-19 ini," ujar Basarah.

Di sisi lain, Basarah juga menyoroti tantangan yang dihadapi Pancasila seiring berjalannya waktu. Menurutnya saat ini bangsa Indonesia tengah menuai badai sebagai akibat dari pembubaran BP7, dihapuskannya P4, revisi UU Sisdiknas hingga penghapusan mata pelajaran wajib Pancasila.

Generasi 1990-an disebut politikus PDIP itu sebagai generasi yang terimbas. Generasi itu cenderung menganggap nilai-nilai Pancasila sebagai sesuatu yang tidak esensi atau tidak pokok.

Bahkan sejumlah ideologi transnasional, mulai dari komunisme, liberalisme kapitalisme hingga ekstremisme keagamaan begitu derasnya masuk dan bisa bekerja secara sistematis di Tanah Air.

Menurutnya hingga pembentukan UKPPIP di 2017 dan BPIP di 2018, terdapat rentang waktu sekitar 20 tahun negara abai membangun mental ideologi bangsanya.

"Oleh karena itu kita patut mendukung political will Pak Jokowi membentuk BPIP, agar negara hadir membangun mental ideologi bangsanya untuk membentengi bangsa Indonesia dari ideologi komunisme, liberalisme kapitalisme dan ekstremisme," jelas Basarah.

Halaman
1234
Ikuti kami di
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas