TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keberadaan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) adalah sinyal bahwa demokrasi Indonesia masih jalan.

Demikian disampaikan oleh Saiful Mujani, pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), pada diskusi hasil survei SMRC bertajuk “Kondisi Demokrasi di Masa Covid-19” pada Minggu, 23 Agustus 2020, di Jakarta.

Saiful melihat keberadaan kelompok masyarakat seperti KAMI yang kritis pada pemerintahan Jokowi justru menunjukkan bahwa demokrasi masih berada di jalur yang benar.

KAMI adalah forum yang terdiri dari sejumlah tokoh seperti Din Syamsuddin (Mantan Ketua PP Muhammadiyah), Gatot Nurmantyo (Mantan Panglima TNI), MS Ka’ban (Mantan Menteri Kehutanan), Ahmad Yani (Mantan Politisi PPP), Said Didu (Mantan Sekretaris Kementerian BUMN), dan lain-lain.

Baca: Survei SMRC: Mayoritas Masyarakat Nilai Kondisi Ekonomi Sangat Buruk di Masa Covid-19

Forum ini melakukan deklarasi pada Selasa, 18 Agustus 2020, yang menuntut sejumlah perbaikan dalam penanganan Covid-19 dan mengatasi krisis ekonomi.

“Saya senang melihat ada KAMI. Bahwa ada kekuatan di luar pemerintahan,” kata Saiful.

Penulis buku Critical Democrats: Voting Behavior in Indonesia since Democratization (2018) ini menegaskan bahwa pandangannya membela hak KAMI untuk eksis bukan berarti mendukung pandangan mereka. Tapi memenuhi hak mereka untuk bicara adalah tanda bahwa demokrasi masih ada.

“Karena itu, saya akan sangat kecewa jika orang-orang KAMI itu ditangkap atau organisasinya dibubarkan,” kata Saiful.

Baca: Survei SMRC: Publik Nilai Kondisi Keamanan Sejak Covid-19 Alami Penurunan

Selain itu, Saiful juga mengkritisi praktik peretasan akun media sosial dan situs berita yang sedang menjadi pembicaraan publik beberapa hari terakhir.

Seperti diberitakan, akun Twitter milik Epidemolog UI Pandu Riono serta situs berita online Tempo dan Tirto mengalami peretasan. Akun sosial media dan 2 situs berita itu diketahui kritis terhadap pemerintah.

Menurut Saiful, peretasan akun sosial media dan situs berita itu bisa dilakukan oleh siapa saja, baik oleh agen pemerintah maupun masyarakat sendiri.

“Yang pasti, pemerintah harus menjamin hal seperti itu tidak boleh terjadi lagi,” kata Saiful. “Persoalan semacam ini sedikit banyak terasa di masyarakat dan mempengaruhi evaluasi mereka terhadap jalannya demokrasi.”

Sebelumnya, dalam survei nasional SMRC ditemukan tingkat kepuasan publik pada jalannya demokrasi di Indonesia mengalami sedikit kemunduran pada masa Covid-19, yakni dari 74 persen menjadi 67 persen. Sementara preferensi pada demokrasi turun sebanyak 11 persen, dari 82 persen menjadi 71 persen.

Penurunan ini dinilai wajar mengingat Covid-19 yang mendatangkan krisis ekonomi yang sangat dalam bagi masyarakat Indonesia. Walaupun mengalami penurunan, tapi kepuasan publik secara keseluruhan pada jalannya demokrasi dinilai masih sangat baik.

“Kepuasan publik dan preferensi publik pada demokrasi di masa krisis ini terselamatkan oleh tingkat kepercayaan publik bagi pemerintahan Joko Widodo. Ini adalah modal sosial penting bagi pemerintah,” kata Saiful dalam presentasinya hari ini.