Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Pemerintah Serahkan Daftar Inventarisasi Masalah RUU MK kepada DPR

DIM RUU MK sebanyak 121 DIM. Terdiri dari 101 DIM bersifat tetap, 8 DIM bersifat redaksional, 10 DIM bersifat substansi dan 2 DIM substansi baru.

Pemerintah Serahkan Daftar Inventarisasi Masalah RUU MK kepada DPR
Tribunnews.com/Chaerul Umam
Menkumham Yasonna Laoly memberikan DIM RUU MK kepada pimpinan Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh, Selasa (25/8/2020). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM memberikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK).

Kegiatan ini dilakukan dalam Rapat Kerja Komisi III DPR dengan Menkumham Yasonna Laoly.

Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir.

"Para anggota Komisi III DPR bersama ini kami menyerahkan DIM secara resmi kepada pimpinan untuk kita bahas dalam pembahasan tingkat pertama ini," kata Yasonna di Ruang Rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (25/8/2020).

Baca: Yasonna Sampaikan Usulan Batas Usia Maksimum Hakim Konstitusi dalam Pembahasan RUU MK

Sementara itu, Adies mengungkapkan DIM RUU MK sebanyak 121 DIM.

Terdiri dari 101 DIM bersifat tetap, 8 DIM bersifat redaksional, 10 DIM bersifat substansi dan 2 DIM bersifat substansi baru.

"Dari jumlah DIM yang bersifat tetap 101 DIM, pimpinan menawarkan apakah dapat disetujui untuk disahkan?," tanya Adies.

"Setuju," jawab para anggota Komisi III DPR.

Dalam rapat tersebut turut dihadiri perwakilan pemerintah lainnya yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo serta perwakilan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir mengungkapkan ada beberapa isu krusial terkait dengan revisi UU MK, mulai dari batas usia hakim hingga teknis pemilihan hakim konstitusi.

Hal itu dikatakannya usai rapat Komisi III dengan Menkumham Yasonna, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2020).

"Ada beberapa hal yang menjadi isu krusial, termasuk usia daripada hakim tadi, usulan dari pemerintah itu usia awalnya untuk hakim MKN itu 55 tahun, pensiun 70 tahun. Itu nanti yang akan kita perbincangkan di dalam rapat," kata Adies.

"Kemudian periodisasi itu, kemudian teknisnya pemilihan di MK, pemilihan diseleksi pemerintah dannjuga di DPR. Kemudian ada juga beberapa usulan, misalnya bagaimana tentang suatu keputusan yang melampaui dari pada permintaan dari pada pemohon. Hal-hal ini nanti isu-isu krusial yang mungkin akan kami bahas," imbuhnya.

Penulis: chaerul umam
Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas