Pilkada Diharapkan Tingkatkan Perputaran Ekonomi Daerah Sekaligus Ajang Menangani Covid-19

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Malvyandie Haryadi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebutkan bahwa pelaksanaan Pilkada Serntak pada 9 Desember 2020 nanti dapat dijadikan sebagai stimulus untuk meningkatkan roda perputaran ekonomi daerah sekaligus sebagai ajang para calon kepala daerah untuk beradu gagasan tangani covid-19.

Hal tersebut dilontarkan Mendagri pada Kegiatan Rakor Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 dan Pengarahan Kepada Satuan Tugas Covid-19 di Provinsi Jambi Bertempat di Ballroom Swissbell Hotel Jambi, Rabu (26/08/2020).

“Ini adalah momentum yang sangat penting bagi daerah untuk menentukan pemimpinnya. Kita juga jadikan Pilkada ini momentum untuk bisa mengendalikan menekan penyebaran covid-19,” ujarnya dalam keterangan yang diterima Tribunnews.com.

Mendagri juga mengakui telah meminta KPU RI untuk mensinergikan, baik topik debat para calon kepala daerah, alat peraga kampanye dan berbagai kebijakan yang selaras dengan penanganan pandemi covid-19.

“Bisa saja stickernya pasangan calon gambar pasangan calon, handsanitizer ini berguna untuk mencuci tangan membunuh virus, masker juga bisa, masker kain dengan gambar pasangan calon, nomor pasangan calon sehingga bisa untuk mengangkat elektabilitas dan popularitas pasangan calon tapi juga bermanfaat untuk pengendalian pandemi di daerah itu,” katanya.

Baca: Wanita Jambi Ditemukan Tewas Tergantung di Rumah

Baca: Begal Payudara di Jambi Babak Belur Dihajar Massa, Pelaku Incar Anak-anak Bermodus Tanya Ukuran Baju

Selain itu, Mendagri juga kembali mendorong agar seluruh Pemda provinsi Jambi bekerjasama untuk menuntaskan realisasi anggaran belanja daerahnya sehingga uang dapat beredar dimasyarakat untuk membantu stimulus perekonomian daerah.

Pada kesempatan tersebut, Mendagri sekali lagi mengajak masyarakat untuk berpikiran terbuka, bahwa gagasan diadakannya Pilkada Serentak tahun 2020 bukanlah bagian yang terpisahkan dari penanganan covid-19.

“Jadi, mohon kita tidak berpikir bahwa Pilkada ini agenda pemerintahan politik yang memang harus kita lakukan dan kemudian penganan covid-19 penerapan protokol-protokol hanya dalam untuk menjaga supaya tidak terjadi cluster penularan baru karena adanya potensi keramaian pada saat Pilkada Serentak,” tegasnya.