TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar budaya anti korupsi terus digalakan di pejabat negara, pejabat pemerintah hingga masyarakat luas.

Menurut Presiden, masyarakat harus diberi pengertian tentang apa yang disebut dengan korupsi atau gratifikasi. Maka, adanya pemahaman tersebut maka praktik rasuah dapat dicegah sedini mungkin.

Hal itu disampikan Presiden Jokowi dalam acara 'Aksi Nasional Pencegahan Korupsi secara virtual melalui siaran YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (26/8/2020).

"Gerakan budaya antikorupsi harus terus kita galakkan. Masyarakat harus tahu apa itu korupsi. Kita semua harus tahu apa itu gratifikasi. Masyarakat harus menjadi bagian untuk mencegah korupsi, antikorupsi, kepantasan dan kepatutan yang harus menjadi budaya," kata Jokowi.

Presiden pun mengingatkan, rasa takut atas tindak pidana korupsi tidak hanya didasarkan pada hukuman semata, tetapi pada hukum Tuhan.

"Takut melakukan korupsi bukan hanya terbangun atas ketakutan terhadap denda dan terhadap penjara, takut melakukan korupsi juga bisa didasarkan pada ketakutan kepada sanksi sosial, takut dan malu pada keluarga, kepada tetangga dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada neraka," ucap Jokowi.

Baca: Jokowi: Takut Korupsi Bukan Hanya karena Denda dan Penjara, Tapi Takut kepada Allah dan Neraka

Maka dari itu, Kepala Negara mengingatkan seluruh elemen bangsa adalah bagian penting dari gerakan anti korupsi. Mulai dari, tokoh agama, budayawan, tokoh masyarakat, pendidik, hingga institusi lainnya adalah bagian penting dalam upaya tersebut 

"Dengan keteladanan kita semuanya dengan perbaikan regulasi dan reformasi birokrasi saya yakin Insya Allah masyarakat akan menyambut baik gerakan budaya antikorupsi ini. Saya akan terus mengikuti aksi pencegahan korupsi dari waktu ke waktu pelaksanaan tiga agenda besar yang tadi saya sampaikan," jelas Jokowi.

"Marilah kita bersama-sama laksanakan samakan visi dan selaraskan langkah untuk membangun pemerintahan yang efektif yang efisien dan inovatif," lanjutnya.