Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penggagas Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Din Syamsuddin heran pada sejumlah pihak yang menyerang dirinya dan gerakan KAMI dengan isu pribadi tanpa mau berdebat isi.

"KAMI mengajukan pikiran-pikiran kritis dan korektif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945."

Baca: KAMI : Tak Ada Uang Serupiah Pun dari Gatot dan Din Syamsuddin untuk Acara Deklarasi

"Mengapa mereka tidak mau menanggapi isi tapi berkelit menyerang pribadi, dan mengalihkan opini?" ujar Din dalam keterangan tertulisnya, Kamis (27/8/2020).

Ia menekankan, gerakan yang baru digagasnya itu tak melayani para buzzer bayaran atas reaksi yang tidak substantif.

"KAMI tidak mau melayani karena tidak mencerminkan kecerdasan kehidupan bangsa seperti amanat Konstitusi," tegas dia.

Din berharap, pihak-pihak yang kerap mengkoreksi kesalahan-kesalahan dapat menjawab dan berdebat mengadu pikiran.

Baca: Deklarasi KAMI, Din Syamsuddin: Hari Lahir Pancasila 18 Agustus 1945

"Seyogyanya mereka menjawab : Satu, tidak benarkah bahwa ada oligarki politik yakni bahwa tidak ada demokrasi sejati dalam partai politik karena keputusan partai ditentukan oleh segelintir bahkan satu orang? Akibatnya DPR dikendalikan oleh oligarki itu sehingga aspirasi rakyat terabaikan?. Dua, tdak benarkah bahwa ada budaya politik dinasti yakni menyiapkan anak-cucu menjadi penguasa dengan menghalangi orang-orang lain yang sebenarnya lebih berkualitas, dan akibatnya demokrasi Indonesia tercederai?," jelas mantan Ketum PP Muhammadiyah ini.

"KAMI menanti tanggapan, bukan pengalihan. KAMI siap berdiskusi bahkan berdebat mengadu pikiran," jelas Din.

Akhir-akhir ini nama Din Syamsuddin diperbincangan publik setelah ia bersama Gatot Nurmantyo dan tokoh lain menggagas deklarasi KAMI.

Di pekan ini misalnya, ia dituntut mundur dari Wali Amanat Institut Teknologi Bandung (ITB).