TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pernyataan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang menyindir Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) mendapat dukungan.

Menurut Direktur Eksekutif Segitiga Institute, M Sukron, sindiran Megawati yang menyebut bahwa KAMI sebagai 'tampaknya banyak yang ngebet jadi presiden' sangatlah kontekstual. 

Berbagai kritik dan usulan yang disampaikan KAMI nyatanya berujung pada desakan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mundur.

Baca: Soal Deklarasi KAMI, Megawati: Kayaknya Banyak Banget yang Kepingin Jadi Presiden

"Kalau KAMI itu murni gerakan moral, harusnya ketika deklarasi kemarin, jangan ada poster yang menyuarakan pemakzulan presiden. Apalagi ada tokoh seperti Gatot Nurmantyo yang pada 2019 kemarin gagal jadi calon presiden," kata Sukron, Kamis (27/8/2020).

"Jadi sindiran yang disampaikan Bu Mega itu sangat mengena," tegasnya.

Sebaliknya, Sukron menilai bahwa apa yang dilakukan oleh KAMI saat ini akan mengingatkan publik atas aksi Surya Paloh,cs saat dulu membentukan ormas Nasional Demokrat. 

Baca: Fakhri Husaini: Kami Alami Saat di Timnas, Pantang Makan Gorengan

Saat itu, Surya Paloh pun menggandeng banyak tokoh seperti Anies Baswedan. Belakangan, ormas itu berubah menjadi Partai Nasdem.

"Jadi perlu kita mencatat soal kemurnian gerakan ini. Kalau memang dia gerakan moral, dia tidak akan berubah menjadi partai seperti Nasdem dulu," tukasnya.

Untuk diketahui, Presiden RI Kelima Megawati Soekarnoputri mengomentari deklarasi dan pernyataan sikap Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). 

Menurutnya, KAMI sepertinya refleksi banyaknya orang yang ingin menjadi presiden.

Baca: Saiful Mujani: Keberadaan KAMI Bukti Demokrasi di Indonesia Masih Jalan

Komentar Megawati itu disampaikan dalam pidatonya di pembukaan Sekolah Calon Kepala Daerah (Cakada) Gelombang II Menuju Pilkada Serentak 2020 secara daring, Rabu (26/8/2020).

"Kan suka begitu sekarang. Saya suka ketawa. Kan banyak orang ini kan, kemarin kemarin ada pemberitaan, ada orang yang bentuk KAMI," kata Megawati.

"Wah KAMI itu kayaknya banyak banget yang kepingin jadi presiden. Ya daripada bikin seperti itu, kenapa ya dari dulu nggak cari partai?" lanjutnya.

Megawati mengatakan, adalah aturan di Indonesia sesuai tata kenegaraan pemerintahan bahwa untuk mengikuti pemilu maupun pilkada, maka seseorang harus mendapatkan dukungan partai politik.