TRIBUNNEWS.COM - Kebijakan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud)  mengalokasikan Rp 9 triliun untuk pulsa dan data bagi siswa, guru, mahasiswa, dan dosen dinilai tidak tepat sasaran.

Hal ini diungkapkan Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI), Ramli Rahim.

Menurut Ramli, saat ini harga paket data untuk belajar sudah murah dibandingkan sebelumnya.

"Sehingga apa yang dilakukan Kemendikbud kesia-siaan. Analoginya seperti kemarau yang sangat panjang, tidak ada bantuan sama sekali. Begitu sudah musim penghujan, baru bantuan dikucurkan," ungkapnya saat dihubungi Tribunnews.com, Jumat (28/8/2020).

Alokasi anggaran Rp 9 triliun menurut Ramli dapat digunakan untuk keperluan lain.

"Saya pikir kalau pemerintah memang punya duit, angkat guru dong, kasih mereka pendapatan yang layak, itu lebih riil," ujarnya.

Baca: Bandwidth dan Kualitas Harus Jadi Pertimbangan Kemendikbud untuk Bermitra dengan Operator

Fokus pada Peralatan

Ramli juga mengungkapkan semestinya pemerintah bukan lagi memikirkan pulsa atau paket data, akan tetapi device atau gawai untuk pelajaran jarak jauh (PJJ).

Menurut Ramli, kepemilikan gawai belum merata di seluruh daerah.

"Kemdikbud harusnya punya data daerah yang sangat membutuhkan device itu dimana," ungkapnya.

Ramli memiliki gagasan, hendaknya pemerintah melakukan pengadaan gawai bagi siswa yang membutuhkan.

"Bukan diberikan tapi dipinjamkan, sistemnya seperti perpustakaan zaman dulu, ambil buku di perpustakaan kemudian dikembalikan pada waktunya, atau diperpanjang peminjamannya," ujar Ramli.

Menurut Ramli, keberadaan gawai lebih mendesak untuk saat ini.

"Yang dibutuhkan alatnya, seharusnya pemerintah menggunakan sistem perpustakaan, dipinjamkan kepada yang belum memiliki."