Pimpinan Komisi X Minta Hasil Panja PJJ Dijadikan Rujukan Penganggaran Kemendikbud 2021

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi X DPR RI membahas pagu anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tahun 2021 dalam rapat kerja bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim.

Dalam rapat tersebut, pagu anggaran Kemendikbud untuk tahun 2021 diusulkan sebesar Rp81,53 triliun. Komisi X juga menyerahkan rekomendasi Panja pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengingatkan penganggaran tersebut tetap harus mempertimbangkan dampak dari pandemi Covid-19.

Baca: Ada Siswa Belajar Pakai HT, Komisi X DPR Harap Pemerintah Beri Bantuan Sarana PJJ

"Komisi X DPR RI telah menyerahkan rekomendasi panja pembelajaran jarak jauh yang merupakan destilasi masukan dari berbagai pemangku kepentingan di dunia pendidikan. Rekomendasi ini kami harap dapat mewarnai program dan anggaran di tahun 2021," ujar Hetifah, dalam keterangannya, Jumat (4/9/2020).

Hetifah mengatakan dampak dari pandemi Covid-19 tidaklah main-main dan dapat bersifat permanen. Salah satu dampak itu adalah learning loss akibat pembelajaran jarak jauh yang tidak efektif.

Baca: HUT Ke-75 RI, Zenius Beri Fasilitas Penunjang PJJ untuk Guru dan Siswa di Daerah

"Saya harap asesmen kompetensi dari Kemendikbud dapat memetakan ini dan memitigasinya dengan program pembelajaran yang terdiferensiasi. Tidak dapat disamaratakan secara nasional, karena tingkat kehilangan pembelajarannya berbeda-beda," kata dia.

Politikus Golkar tersebut turut mengapresiasi adanya penganggaran untuk digitalisasi sekolah. Dia pun berharap dalam jangka pendek ada solusi-solusi dari Kemendikbud untuk meningkatkan kualitas PJJ, seperti melalui dana BOS atau sumber pembiayaan lainnya.

Baca: Gus AMI Sarankan Mendikbud Ajak NU dan Muhammadiyah untuk Sukeskan PJJ

Alasannya, kata dia, hingga saat ini belum dapat dipastikan kapan pandemi Covid-19 akan berakhir. Hetifah juga mencontohkan masih banyak sekolah-sekolah di daerah 3T yang membutuhkan lebih dari sekadar kuota gratis.

"Banyak yang membutuhkan hotspot-hotspot di sekolah. Saya harap ini dapat difasilitasi di tahun anggaran mendatang," tandasnya.