Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md berbicara terkait kemungkinan adanya politik dinasti atau praktik nepotisme dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Menurut Mahfud, praktik politik nepotisme tidak melulu bertujuan buruk.

Ia mencontohkan, bagaimana pemilihan kepala daerah di Bangkalan, Madura yang diisi oleh pertarungan kakak dan adik.

Hal itu disampaikan Mahfud Md saat webinar bertajuk 'Pilkada dan Konsolidasi Demokrasi Lokal', Sabtu (5/9/2020).

Baca: Daftar Pilkada Karangasem, IGA Mas Sumatri Tidak Didampingi I Made Sukerana Yang Positif Covid-19

"Dulu di suatu kabupaten di Bangkalang, pernah orang berteriak, 'saya mau mencalonkan diri karena kakak saya memerintahnya tidak baik. Karena itu jangan dituduh saya nepotis, tapi karena kakak saya tidak baik'," kata Mahfud.

"Jadi belum tentu orang nepotisme niatnya selalu jelek," tambahnya.

Mahfud juga mengatakan, tak ada hukum yang mengatur seorang kerabat pejabat publik tidak boleh maju diri sebagai calon kepala daerah.

Baca: Ketua Komisi II Minta KPU dan Bawaslu Terapkan Protokol Kesehatan Pendaftaran Paslon Pilkada

Mahfud menyebut, fenomena praktik politik dinasti mau pun nepotisme tidak bisa dihindari, termasuk dalam gelaran Pilkada 2020 yang akan digelar pada 9 Desember, mendatang.

"Mungkin kita sebagian besar (masyarakat,red) tidak suka dengan nepotisme. Tetapi harus kita katakan, tidak ada jalan hukum atau jalan konstitusi yang bisa menghalangi seseorang itu mencalonkan diri berdasarkan nepotisme atau sistem kekeluargaan sekalipun," kata Mahfud.

Bahkan, Mahfud mengatakan bahwa aturan tersebut juga berlaku di seluruh dunia.

Hingga saat ini, kata Mahfud, belum ada negara yang mengatur larangan praktik kekerabatan dalam politik.