Tribun

Sikap Ketua Banggar DPR Terkait Rencana Baleg Kebut Revisi UU BI

Sehingga sangat wajar jika revisi UU BI ini irespon negatif dari para pelaku pasar dengan setimen negatif terhadap nilai tukar rupiah.

Editor: Hasanudin Aco
Sikap Ketua Banggar DPR Terkait Rencana Baleg Kebut Revisi UU BI
Eno/Man (dpr.go.id)
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah. 

Karena itu, revisi UU BI ini harus memuat praktik skema burden sharing yang telah dilaksanakan oleh BI dan pemerintah.

“Saya kira, poin ini sangat penting untuk ditambahkan dalam revisi UU BI,” tegasnya.

Ketua DPP PDIP Bidang Perekonomian ini juga mendukung pasal 58A yang merupakan pasal tambahan yang dituangkan dalam Undang Undang 3 tahun 2004 tentang Perubahan UU No 23 tahun 1999 menambahkan Badan Supervisi BI (BSBI).

“Saya lebih sepakat menguatkan kewenangan BSBI bukan sekedar alat bantu DPR. Penguatan kewenangan BSBI ini diperlukan selayaknya lembaga pengawas lembaga tinggi negara lainnya. Kita perlu mencotoh kewenangan Dewan Pengawas KPK,” ujarnya.

Said juga berharap agar revisi UU BI ini memikirkan agar BI berperan bisa lebih dalam pada sektor riil, khususnya UMKM.

Sebab UMKM ini adalah wajah dari ekonomi nasional.

Bahkan kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) lebih dari 60 persen.

“Terlalu besar kalau hanya semata di urus oleh pemerintah melalui sisi fiskal,” jelasnya.

Memang diakuinya, BI memiliki instrumen untuk ikut mengatur pada sektor keuangan, yakni melalui kebijakan suku bunga acuan, intervensi ke pasar spot, penetapan Giro Wajib Minuman (GWM), dll.

Namun seluruh kewenangan yang dimiliki BI itu dipergunakan untuk kepentingan dua hal, yakni stabilitas nilai tukar dan pengendalian inflasi.

Halaman
1234
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
Klub
D
M
S
K
GM
GK
-/+
P
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas