Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pilkada Serentak 2020

Mendagri: Perlu Keseragaman Stakeholder Awasi Pilkada 2020

"Kami sudah sampaikan ke Pak Menkopolhukam karena melibatkan kegiatan masif, perlu pengawasan masif."

Mendagri: Perlu Keseragaman Stakeholder Awasi Pilkada 2020
Tribunnews.com/Larasati Dyah Utami
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito karnavian 

Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan bahwa telah berkoordinasi dengan Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkoplhukam) Mahfud MD untuk mengawasi pelaksanaan Pilkada agar tidak terjadi kerumunan seperti pada saat pendaftaran.

"Kami sudah sampaikan ke Pak Menkopolhukam karena melibatkan kegiatan masif, perlu pengawasan masif juga dengan semua instrumen yang dimiliki negara," kata Tito usai rapat terbatas persiapan Pilkada bersama Presiden, Selasa, (8/9/2020).

Baca: Mendagri Tegur 53 Calon Petahana yang Langgar Protokol Kesehatan saat Pendaftaran Pilkada

Menkoplhukam, menurut Tito akan rapat koordinasi dengan sejumlah lembaga diantaranya KPU, Bawaslu, Polri, TNI, BIN, Kejaksaan untuk merumuskan pengawasan tersebut. Selain itu pihaknya akan mengundang kepala daerah, Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Kesbangpol, Satpol PP dan Linmas. 

"Saya terbitkan TR radiogram jam 11.30 dipimpin Mekonpolhukam, kami harap pak ketua KPU menyampaikan PKPU termasuk tahapan yang harus diantisipasi," katanya.

Baca: Mendagri Sebut 2 Kemungkinan Paslon Pilkada Langgar Protokol Kesehatan saat Pendaftaran

Menurut Tito perlu keseragaman stakeholder dalam mengawasi pelaksanaan Pilkada agar tidak melanggar protokol kesehatan. Misalnya untuk verifikasi pasang calon pada 29 September nanti. Pasangan yang tidak puas harus diarahkan menempuh jalur hukum. 

"Verifikasi calon, paslon 23 September paling lambat ada pengumuman Paslon yang memenuhi syarat, yang memenuhi bisa arak-arakan, yang tidak memenuhi bisa marah, anarkis harus disalurkan  ke jalur hukum di Bawaslu 26 September sampai 5 Desember, kampanye yang panjang," pungkasnya.

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas