Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

59 Negara Tutup Pintu, Komisi IX : Tanda Penanganan Covid-19 di RI Tak Berjalan Baik

K Mufidayati menyebut larangan 59 negara terhadap masuknya WNI, mengindikasikan penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah belum berjalan baik.

59 Negara Tutup Pintu, Komisi IX : Tanda Penanganan Covid-19 di RI Tak Berjalan Baik
Twitter @BNPB_Indonesia
Update sebaran kasus corona di Indonesia, Selasa (8/9/2020). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati menyebut larangan 59 negara terhadap masuknya WNI, mengindikasikan penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah belum berjalan baik.

"Kebijakan 59 negara tersebut mengonfirmasi pendekatan penanganan Covid-19 di Indonesia belum pas. Berbagai lobi juga akan sia-sia kecuali satu hal dilakukan, menurunkan angka positif Covid-19, tidak ada jalan lain," kata Mufida dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (9/9/2020).

Mufida menyebut, untuk menurunkan angka konfirmasi positif Covid-19, pemerintah wajib menomorsatukan kepentingan kesehatan di atas kepentingan lain.

"Sekarang secara ekonomi kita berada di jurang resesi, secara kesehatan angka konfirmasi positif dan kematian akibat Covid-19 terus melambung. Bahkan dalam pekan-pekan terakhir angka konfirmasi positif dalam sehari terus memecahkan rekor di atas 3 ribu kasus," papar politikus PKS itu.

Baca: 59 Negara Tutup Pintu untuk WNI, Kemenlu Diminta Tetap Lakukan Diplomasi Intensif

Oleh sebab itu, Mufida meminta agar kebijakan testing dan tracing secara masif terus dilanjutkan, karena saat ini terjadi ketimpangan rasio tes PCR antara provinsi satu dengan provinsi yang lainnya.

Setelah tes masif digalakkan, kata Mufida, pemerintah perlu memperbanyak sarana isolasi mandiri bagi orang positif tanpa gejala.

Mufida juga meminta pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan PSBB yang ketat di beberapa wilayah, setelah melonggarkan aktivitas masyarakat dan transportasi antarwilayah saat kampanye new normal.

Baca: Penutupan Pintu 59 Negara Bagi WNI Bakal Berdampak Buruk untuk Citra Indonesia

"Sekarang ada jargon umum asal memakai protokol kesehatan semua agenda diperbolehkan. Tapi fakta di lapangan tidak ketat memberlakukan protokol kesehatan," ujarnya.

"Pemerintah perlu menginjak rem terutama di provinsi-provinsi penyumbang kasus konfirmasi terbesar Covid-19," sambung Mufida.

Diketahui, 59 negara melarang warga Indonesia masuk ke negaranya.

Hal tersebut dilakukan karena tingginya angka kasus positif Covid-19 di Indonesia.

Ikuti kami di
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Theresia Felisiani
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas