Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pilkada Serentak 2020

Dua Provinsi dan 95 Kabupaten/Kota Belum Susun Perkada Protokol Covid-19 Jelang Pilkada Serentak

jelang Pilkada Serentak 2020, masih terdapat dua provinsi dan 95 kabupaten/kota yang belum menyusun Perkada.

Dua Provinsi dan 95 Kabupaten/Kota Belum Susun Perkada Protokol Covid-19 Jelang Pilkada Serentak
in
Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar  

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong percepatan penyusunan peraturan kepala daerah (Perkada) terkait penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Menjelang Pilkada Serentak 2020, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Bahtiar mengungkapkan masih terdapat dua provinsi dan 95 kabupaten/kota yang belum menyusun Perkada.

“Perlu langkah cepat sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian Covid-19," kata Bahtiar dalam keterangannya, Rabu (9/9/2020).

Baca: Kemendagri: 3 Provinsi dan 169 Kabupaten/Kota Belum Selesaikan Perkada Protokol Kesehatan Covid-19

Baca: Kemendagri Cabut Hak Akses Verifikasi Data Kependudukan 8 Lembaga, Berikut Daftarnya

Bahtiar merinci 32 provinsi (94%) yang telah menyelesaikan penyusunan perkada selebihnya masih terdapat 2 provinsi (6%) yang belum selesaikan Perkadanya, yaitu NAD dan Papua.

Sedangkan data kabupaten/kota, yaitu 95 kabupaten/kota (18%) yang belum, 73 kabupaten/kota (14%) dalam proses (penyusunan), dan yang telah selesai 346 kabupaten/kota (68%).

"Kami memberikan perhatian khusus bagi daerah yang belum selesaikan Perkadanya dan yang sedang dalam proses penyelesaian," ucap Bahtiar.

Bahtiar mengatakan, penyusunan Perkada merupakan tindak lanjut Inpres Nomor 6 Tahun 2020 dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440.05-2770 Tahun 2020.

Peraturan tersebut menyusun tentang Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Daerah.

Bahtiar tegas mengingatkan Kabupaten/Kota untuk segera menyelesaikan Perkadanya.

"Bagi daerah-daerah yang belum selesaikan dalam menyusun Perkada tinggal mencontoh dan menyesuaikan dengan kondisi daerahnya masing-masing", ungkap Bahtiar.

Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Theresia Felisiani
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas