Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pilkada Serentak

Pemerhati Pemilu Usul Pelanggar Protokol Kesehatan di Pilkada Kena Potong Jatah Kampanye

Veri Junaidi mengusulkan pelanggar protokol kesehatan di Pilkada Serentak 2020 dikenai sanksi pengurangan jatah kampanye.

Pemerhati Pemilu Usul Pelanggar Protokol Kesehatan di Pilkada Kena Potong Jatah Kampanye
TRIBUN-TIMUR.COM/FIRKI
Bakal calon bupati dan wakil bupati Bulukumba, H Askar HL-Arum Spink, diarak massa pendukung saat mendaftar ke KPU Bulukumba, Minggu (6/9/2020). 

Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Konstitusi Demokrasi (Kode) Inisiatif Veri Junaidi mengusulkan pelanggar protokol kesehatan di Pilkada Serentak 2020 dikenai sanksi pengurangan jatah kampanye.

Jadwal kampanye Pilkada Serentak sendiri akan berlangsung mulai 26 September - 5 Desember 2020, alias selama 71 hari.

"Kalau ada yang melanggar, sanksi administratif mesti diterapkan misalnya pengurangan jatah kampanyenya," ucap Veri kepada Tribunnews.com, Selasa (8/9/2020).

Baca: Ramai Massa Saat Pendaftaran Paslon, Penyelenggara Pemilu Harus Tanggung Jawab

Baca: Bawaslu Tegaskan Tidak Menerima Permohonan Sengketa Penetapan Paslon yang Membawa Banyak Massa

Sanksi administratif tersebut diharap bisa jadi solusi bagi penyelenggara pemilu mendisiplinkan protokol kesehatan di setiap tahapan Pilkada.

KPU diharapkan tidak melakukan pembiaran terhadap pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi di setiap tahapan.

Pembiaran kerumunan atau arak-arakan seperti yang terjadi pada masa pendaftaran bakal pasangan calon berpotensi membentuk klaster baru penularan.

"Pelanggaran yang terjadi akan sangat berbahaya untuk kesehatan masyarakat di tengah pandemi. Juga potensial untuk memunculkan klaster baru, apalagi sejumlah calon teridentifikasi positif Covid-19," ujarnya.

Aparat penegak hukum yang berwenang di Pilkada Serentak 2020, serta Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 juga diharapkan bisa saling membahu memastikan pesta demokrasi tahun ini minim pelanggaran, utamanya soal protokol kesehatan.

"Penegakan hukum pemilu dan penegakan aparatur satgas covid mesti bersinergi dalam hal ini. Memastikan bahwa pemilu berjalan dengan baik dan minus pelanggaran Covid-19," pungkas Veri.

Ikuti kami di
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Sanusi
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas