Tribun

Pimpinan Komisi VII Sambut Positif Saran Potong Gaji-Tunjangan Direksi-Komisaris BUMN Sampai Menteri

"Saya kira usulan tersebut cukup positif dan bisa ditanggapi," ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno.

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Theresia Felisiani
Pimpinan Komisi VII Sambut Positif Saran Potong Gaji-Tunjangan Direksi-Komisaris BUMN Sampai Menteri
Tribunnews.com/Chaerul Umam
Eddy Soeparno. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menyambut positif saran ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira untuk memotong gaji dan tunjangan direksi, komisaris BUMN sampai menteri.

"Saya kira usulan tersebut cukup positif dan bisa ditanggapi," ujar Eddy, ketika dihubungi Tribunnews.com, Rabu (9/9/2020).

Menurutnya saran dari Indef patut ditindaklanjuti karena membicarakan mengenai solidaritas dan tenggang rasa yang harus diberikan kepada sesama anak bangsa.

Apalagi saat ini banyak pihak yang memang  membutuhkan pertolongan akibat terdampak pandemi Covid-19.

Politikus PAN tersebut menilai semua pihak pun tak akan keberatan menerima pemotongan gaji yang diusulkan oleh Indef itu.

"Oleh karena itu, jika memang itu diperlukan, kita tunjukkan rasa saling berkorban kita secara ikhlas. Saya kira semua pun tidak ada yang keberatan untuk menerima pemotongan ini dalam rangka menyelamatkan anak bangsa yang saat ini sedang membutuhkan bantuan akibat Covid-19 dan akibat perekonomian yang terdampak Covid-19," tandasnya.

Baca: Indef Sarankan Potong Gaji dan Tunjangan Direksi-Komisaris BUMN Sampai Menteri

Baca: Akumindo Dukung Komitmen BUMN Belanjakan Anggaran untuk Beli Produk UMKM

Sebelumnya diberitakan, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyatakan, langkah pengorbanan dari pejabat negara ditunggu di masa pandemi corona atau Covid-19 saat ini.

Ekonom Indef Bhima Yudhistira menyarankan, sebaiknya mereka rela potong gaji, mulai dari direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga menteri.

"Iya harusnya bukan cuma (potong) gaji, tapi juga tunjangan seluruh pejabat negara dan BUMN. Mulai dari menteri, eselon I sampai direksi dan komisaris BUMN idealnya dipangkas tunjangannya," ujarnya kepada Tribunnews, Selasa (8/9/2020).

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilainya tidak perlu melakukan pemotongan gaji karena jumlahnya lebih besar jika bawahan Presiden yang melakukan itu.

"Apalagi komisaris BUMN kan menerima tantiem yang tinggi, ini harus di pangkas untuk sumbang ke penanganan Covid-19," kata Bhima.

Bhima menambahkan, pemerintah bisa segera menerbitkan payung hukum terkait pemotongan gaji direksi dan komisaris BUMN ini jika telah ada kata sepakat.

"Pemerintah bisa buat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) atau revisi Peraturan Pemerintah (PP)" pungkasnya.

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas