Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pilkada Serentak

Sambangi MA, Mahfud MD Pastikan Sidang Sengketa Pilkada Dilakukan Sesuai Jadwal KPU

Mahfud menemui pimpinan MA untuk memastikan jadwal sidang penyelesaian sengketa Pilkada bisa dilakukan dengan waktu yang telah ditetapkan oleh KPU.

Sambangi MA, Mahfud MD Pastikan Sidang Sengketa Pilkada Dilakukan Sesuai Jadwal KPU
capture video
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md saat webinar bertajuk 'Pilkada dan Konsolidasi Demokrasi Lokal', Sabtu (5/9/2020). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua KPU Arif Budiman, dan Ketua Bawaslu Abhan menyambangi Mahkamah Agung (MA) pada Selasa (8/9/2020).

Dalam kesempatan itu Mahfud bersama rombongan menemui pimpinan MA untuk memastikan jadwal sidang penyelesaian sengketa Pilkada bisa dilakukan dengan waktu yang telah ditetapkan oleh KPU.

Mahfud mengungkapkan langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi jika ada sengketa pada Pilkada yang akan digelar Desember mendatang.

Baca: Mahkamah Konstitusi Berwenang Tangani Sengketa Pilkada, Ini Aturannya

Baca: MK Siap Menangani Sengketa Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

"Tadi kami semua bertemu dengan Pimpinan MA, lengkap tadi ada Ketua dan Wakil ketua MA. Kami memastikan tentang jadwal peradilan jika ada sengketa Pilkada. Karena terjadi kemunduran waktu Pilkada maka kemudian kita perlu penyesuaian waktu," kata Mahfud dalam keterangan yang disampaikan Tim Media Menko Polhukam pada Selasa (8/9/2020).

Mahfud mengatakan Ketua MA akan mempersiapkan perangkat peradilan, sarana dan prasarana fisik, serta jaringan sehingga pihaknya dapat memenuhi waktu yang disampaikan Ketua KPU maupun Bawaslu.

Sebagai payung hukum dalam percepatan proses penyelesaian sengketa Pilkada, kata Mahfud, MA juga sepakat akan segera membuatkan peraturan sehingga selambat-lambatnya tanggal 9 November seluruh perkara sudah diputus.

"Harapannya perkara itu tidak banyak. Bahwa ada perkara, nanti mudah-mudahan selesai di Bawaslu. Seumpama tidak selesai di situ inilah pentingnya MA menjaga agar tidak melampaui waktu,” kata Mahfud.

Selain itu Abhan juga menyatakan kesiapannya untuk bisa memproses kasus sengketa Pilkada dengan waktu yang singkat.

"Jadi soal waktu ini masing-masing lembaga akan memakai waktu yang efektif karena waktunya pendek. Misalnya Bawaslu punya waktu 12 hari kalender maka semaksimal mungkin kami akan kami upayakan tidak sampai 12 hari. Mahkamah Agung juga akan berupaya demikian," kata Abhan.

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Gita Irawan
Editor: Sanusi
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas