TRIBUNNEWS.COM - Ketua DPP PDI Perjuangan, Ahmad Basarah memberikan penjelasan terkait pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang menyebut 'Semoga Sumatera Barat memang menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila'. 

Pernyataan Puan tersebut kemudian menuai kontroversi. 

Penjelasan Barasah disampaikan saat menjadi narasumber dalam program Indonesia Lawyers Club (ILC) pada Selasa (8/9/2020) malam. 

Dalam penjelasannya, Wakil Ketua MPR ini mengatakan pernyataan Puan harus dilihat dari dua perspektif, yaitu pertama dari perspektif teks, konteks dan motif. 

Baca: Hari Olahraga Nasional, Puan Minta Pemerintah Jamin Masa Depan Atlet dan Fasilitas Olahraga Publik

Kedua, dari perspektif konstruksi pemikiran, sikap ideologi dan spritualitas. 

Menurut Basarah, dalam perspektif pertama terkait teks, konteks dan motif, pernyataan Puan disampaikan dalam acara Pengumuman Calon Kepala Daerah PDIP gelombang 5 pada 2 September lalu.

Acara itu bersifat internal karena dipimpin oleh Ketua Umum PDIP bersama Sekjen dan dihadiri oleh segenap pengurus DPP PDI Perjuangan, struktur partai dan calon kepala daerah yang mendapat rekomendasi baik dari internal maupun eksternal partai.

"Jadi dengan demikian, acara ini adalah acara yang bersifat internal," ujar Basarah sebagaimana dikutip dari Youtube ILC, Rabu (9/9/2020). 

Basarah melanjutkan, pernyatan Puan itu tersebut dipastikan di luar dari teks yang dipegang karena saat membuka segel amplop rekomendasi, di situ hanya ada nama siapa calon kepala daerah yang mendapat rekomendasi untuk Sumatera Barat, dalam hal ini Ir Mulyadi dan Drs Ali Mukti. 

"Dalam narasi lisannya, mbak Puan mengatakan Sumatera Barat rekomendasi diberikan kepada Ir Mulyadi dan Drs Ali Mukti, merdeka kata beliau. Kemudian dalam satu tarikan nafas, mbak Puan memberikan amanat dan pesan kepada calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat yang didukung oleh PDIP, semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila. Ditutup dengan kata Bismillahirrahmanirrahim dan Merdeka," beber Basarah. 

Baca: Ucapan Puan soal Sumbar Masih jadi Polemik, Fadli Zon Mengkritik hingga Pakar Singgung Politisasi

Menurut Basarah, bila dilihat dari teks secara keseluruhan, jelas sekali pernyataan Puan itu merupakan harapan dan doa untuk Sumatera Barat yang dititipkan kepada calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat yang mendapat rekomendasi dari PDIP.

"Kalau kita melihat dari aspek teks secara keseluruhan, jelas sekali pesan yang disampaikan mbak Puan merupakan harapan dan doa kepada Sumatera Barat yang dititipkankan amanatnya kepada calon gubernur dan wakil gubernur yang didukung oleh PDIP adalah agar kalau mereka terpilih mereka harus tetap menjaga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila," jelasnya. 

Alasan Puan memberikan penekanan itu, lanjut Basarah, karena secara kultural, Puan punya kewajiban moral dan politik untuk Pilkada 2020 terutama Sumatera Barat, agar calon kepala daerah dari PDIP mendukung negara Pancasila. 

Terlebih, calon gubernur dan wakil gubernur yang mendapat rekomendasi dari PDIP tidak diikutserakan dalam sekolah partai PDIP karena statusnya bukan kader PDIP.

"Tradisi sekolah partai di PDIP, tidak menyertakan yang bukan kader internal partai. Karena pak Mulyadi ini merupakan pengurus Partai Demokrat , Ali Mukti pengurus PAN, maka beliau berdua tidak mengikuti program sekolah partai."

"Sehingga karena mereka tidak mengikuti sekolah partai itulah, mbak Puan dalam kapasitasnya Ketua DPP Partai Politik, dan Keamanaan yang juga ketua DPR RI menitipkan amanat kalau dia terpilih menitipkan Sumatera Barat menjadi negara yang mendukung negara Pancasila."

"Jadi konteks pesan mbak Puan itu disampaikan kepada Ir Mulyadi dan Drs Ali Mukti yang didukung PDIP," beber dia. 

Lebih jauh, Basarah menegaskan, kalimat yang disampaikan Puan sekaligus mengkonfirmasi kapasitas intelektual Puan tentang sejarah politik bangsa Indonesia. 

Kalimat yang disampaikan Puan didasari pemahaman Puan saat belajar ilmu politik di Universitas Indonesia, di mana tiga tokoh Minang memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan Pancasila bersama para pendiri bangsa yang lain. 

Tiga tokoh itu yakni Moh Yamin, Moh Hatta dan KH Agus Salim.

Bahkan Mohamad Hatta memiliki peran penting mempertemukan pandangan kebangsaan dan islam dengan konsep Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila. 

"Jadi, tidak mungkin mbak Puan ahistoris terhadap pandangan itu dan statement politiknya tidak dimaksudkan apakah itu menyinggung kompetitor di Pilkada Sumber lainnya, apakah itu menyinggung oposisi Pak Jokowi."

"Pidato mbak Puan itu tidak menyinggung siapapun dan menurut pendapat saya, tidak ada mens rea, tidak ada motif jahat untuk mendiskreditkan apalagi merusak citra masyarakat Minang," jelasnya lagi. 

Baca: Pengamat Dorong Pernyataan Puan Diselesaikan Lewat Dialog

Terakhir, Basarah mengatakan konstruksi dan pemikiran idiologis seseorang termasuk Puan dilatar belakangi oleh keluarga dan lingkungan. 

"Narasi mbak Puan yang menyebut frasa atau diksi kalimat yang mengatakan mendukung negara Pancasila dalam satu tarikan nafas dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, itu menggambarkan Puan lahir dari kultur yang membangun paradigma kebangsaan dan Islam," ujar dia. 

Soal Tuntutan Minta Maaf

Setelah Basarah memberi penjelasan, pembawa acara ILC, Karni Ilyas menanyakan tentang adanya tuntutan permintaan maaf terkait pernyataan Puan. 

Menjawab pertanyaan Karni Ilyas itu, Basarah mengatakan saling memaafkan adalah tradisi Bangsa Indonesia, termasuk masyarakat Minang. 

Hal itu tercermin dalam Halal Bi Halal saat Idul Fitri yang hanya ada di Indonesia. 

Tetapi, permintaan maaf di luar konteks Idul Fitri, di dalamnya harus mengandung adanya kesalahan yang dibuat.

Baca: Ucapan Puan soal Sumatera Barat: Tokoh Minang Sebut Keseleo Lidah, Pakar Katakan Introspeksi

 Basarah justru balik bertanya, di mana letak kesalahan pernyataan Puan berdasarkan penjelasan yang ia berikan tadi.

"Pertanyaan yang ingin saya sampaikan di mana letak kesalahan pernyataan mbak Puan sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi."

"Saya tidak melihat ada mesn rea atau niat jahat untuk menistakan siapapun termasuk masyarakat Sumatera Barat dalam pernyataanya."

"Karena apa yang ia sampaikan semata mata amanat untuk calon gubernur dan wakil gubernur Sumbar yang didukung PDIP," tutupnya. 

(Tribunnews.com/Daryono)