TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah mengkritik kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim.

Eks legislator ini melontarkan kritikan tajam terkait kebijakan pembagian kuota internet bagi siswa, guru, mahasiswa, dan dosen.

Diketahui, kuota internet dibagikan untuk mendukung sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau sekolah dari rumah yang berlangsung selama pandemi Covid-19.

Lewat akun Twitter, Fahri Hamzah mengusulkan, ketimbang membagikan ponsel dan pulsa gratis, lebih baik Nadiem meminta lembaga penyiaran seperti stasiun TV untuk menyiarkan konten pendidikan hingga 50 persen.

Baca: Sebut Acara TV Diganti Program Belajar di Rumah, Fahri Hamzah Sentil Nadiem : Cerdas Dikit Napa

Baca: Fahri Hamzah Menduga Menteri Agama Minder Jadi Orang Islam

Setiap keluarga memiliki TV menjadi alasannya. Fahri juga meminta Nadiem sedikit lebih cerdas dalam membuat kebijakan.

"Pak @nadiemmakarim yth, Dariada sampeyan sibuk beli gadget dan pulsa mendingan wajibkan semua TV untuk menyiarkan scara pendidikan sampai 50%."

"Layar tv sdh ada di rumah penduduk tapi siarannya alamakkkk! Ayolah cerdas dikit napa bikin kebijakan. @jokowi," tulis Fahri Hamzah.

Lebih lanjut Fahri Hamzah mengurai, Kemendikbud dapat memanfaatkan keberadaan TV lokal untuk menyiarkan materi pembelajaran.

Untuk konten pendidikan dapat diambil dari YouTube atau dicari di Google.

Walau saat ini negara tengah mengalami krisis, tapi stasiun TV, kata Fahri Hamaah, tidak terlihat mengalami hal serupa.

"Kan TV lokal juga banyak. Konten ada di youtube dan google."

"Daring kan juga bisa pakai studio tv lokal. Ada lah caranya."

"Masak sih kita kehabisan akal."

"Maksud saya, ini krisis kan krisis tapi TV2 gak kelihatan ada krisis kok. Ajarin rakyat dong ini revolusi mental kan," lanjut dia.

Baca: Jawaban Yunarto Wijaya Saat Diminta Memilih Fadli Zon atau Fahri Hamzah, Begini Alasannya

Baca: Ketika Fahri Hamzah Ciut Honor bicara di @tvOneNews malam ini terasa sekali, Netizen Heboh

Menurut Fahri, ada banyak hal baru yang bisa dipelajari selama masa krisis akibat pandemi Covid-19 terjadi.

Mantan politikus PKS itu juga mengkritik tayangan di TV yang lebih banyak menyiarkan soal omong kosong, orang tertawa tidak jelas, serta orang-orang yang berakting konyol tidak jelas.

Akan lebih baik, kata Fahri Hamzah, TV membantu masyarakat memulai revolusi pendidikan.

"Sementara dalam krisis ini banyak hal baru yg harus kita pelajari, yg lama saja masih banyak yg ketinggalan."

"Ini TV menyiarkan omong kosong, orang2 ketawa gak jelas dan orang2 konyol akting gak kelas."

"Padahal lagi rugi TV-nya. mendingan bantu rakyat memulai revolusi pendidikan," sambung Fahri.

Fahri Hamzah lantas membandingkan kualitas penyiaran TV di Tanah Air dengan TV di negara maju.

TV di negara maju, katanya, lebih menonjolkan sisi edukasi atau pendidikan.

Sementara tayangan di TV Indonesia lebih banyak mengumbar aksi sadis, lucu, orang berjoged, atau kesedihan.

"Saya tuh nonton TV negara2 maju. Memang isi-nya pendidikan semua."

"Tapi TV kita isinya kalau gak sadis ya lucu, atau joget, atau sedih. Pagi diajar nangis malam diajar ketawa."

"Ampun deh pendidikan bangsa ku! Ini kan ada corona! @kemkominfo @jokowi," ujarnya.

Fahri Hamzah menilai, ada kemubaziran dalam media pendidikan Indonesia.

Sebab, semua izin frekuensi pada setiap TV diberikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sehingga di tengah masa pandemi dan krisis seperti sekarang, 'revolusi mental' tetap dapat dijalankan.

"Mubazir saja medium “public education” kita."

"Negara adalah penyelenggara pendidikan rakyat. Dan semua ijin frekuensi diberikan “untuk mencerdaskan kehidupan bangsa”."

"Jadi di negara demokrasi “revolusi mental” tetap bisa dijalankan. Apalagi di masa pandemi dan krisis ekonomi," lanjut Fahri.

Fahri Hamzah juga mengatakan, Kemendikbud dan Kominfo memiliki kekuasaan dan anggaran yang cukup besar.

Namun hal itu tidak ada gunanya, jika pemerintah tidak memahami pemanfaatan fasilitas tersebut untuk membangun kesadaran.

Fahri Hamzah sekali lagi menekankan agar Menteri Nadiem tidak terlalu sibuk memikirkan pulsa.

"Masalahnya adalah pikiran dan ide."

Kekuasaan dan uang yang besar di kementrian pendidikan, kominfo, dll tak aka n ada gunanya jika kita tak memahami abjad pemanfaatan fasilitas tersebut untuk membangun kesadaran yang revolusioner."

"Untuk melawan covid dan masa depannya."

"Pastikan idenya dimengerti ya...mas menteri ...jangan sibuk mikirin pulsa," tegas Fahri.

Sebelumnya diberitakan, Nadiem Makarim mengatakan, pemerintah memberikan subsidi kuota internet bagi siswa, guru, mahasiswa dan dosen selama masa Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sebesar Rp 9 triliun.

Hal ini disampaikan Nadiem dalam rapat kerja dengan Komisi X di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2020).

"Alhamdulillah kami dapat dukungan dari menteri-menteri untuk anggaran pulsa untuk peserta didik kita di masa PJJ ini, jadi dengan senang hati saya mengumumkan hari ini."

"Kami mendapat persetujuan anggaran Rp 9 triliun untuk tahun ini," kata Nadiem.

Nadiem mengatakan, subsidi kuota internet ini akan dikerahkan selama tiga sampai empat bulan ke depan dan akan segera dicairkan.

"Ini yang akan kami kerahkan untuk pulsa atau kuota data bagi siswa, guru, mahasiswa, dosen selama tiga empat bulan ke depan."

"Ini kami akselerasi secepat mungkin biar bisa cair," ujar dia.

Menurut dia, selama ini pihak Kemendikbud berupaya mendapatkan anggaran tambahan untuk menjawab kecemasan masyarakat selama masa Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

"Saya tidak akan berhenti di sini. Alhamdulillah janji saya pulsa tercapai. Tim kemendikbud saya apresiasi, terutama Ibu Menkeu," ucap Nadiem.

"Eselon 1 Kemenkeu yang telah bekerja keras mengamankan anggaran ini dari dana cadangan kita."

Pembagiannya, untuk siswa akan mendapat kuota internet gratis sebesar 35 GB, sedangkan guru menerima 42 GB.

Sementara mahasiswa dan dosen masing-masing mendapatkan kuota internet sebesar 50 GB.

Kemendikbud juga memberikan tunjangan profesi untuk guru, tenaga kependidikan, dosen dan guru besar sebesar Rp 1,7 triliun.

(Tribunnews.com/Sri Juliati, Kompas.com)