TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Saat ini Covid-19 telah menyebar ke semua 34 provinsi dan 490 dari 514 kabupaten/kota di Indonesia.

Selain itu, kasus baru harian dan jumlah kematian harian masih mengalami peningkatan.

Tambahan kasus baru setiap hari selalu lebih banyak dari jumlah pasien yang dinyatakan sembuh.

"Akibatnya, kasus aktif (active cases) terus naik dan jauh lebih banyak ketimbang yang sudah sembuh. Jadi sadarilah bahwa situasinya sedang semakin tegang. Belum menunjukkan pelemahan. Kalau kita lihat kasus aktif, ini yang saya ngeri. Karena kasus aktif ini pasien yang belum sembuh yang masih dirawat, sementara yang dirawat masih meningkat," kata ekonom Universitas Indoesia (UI), Faisal Basri.

Hal ini disampaikan Faisal saat menjadi narasumber dalam webinar nasional bertemakan "Evaluasi 6 Bulan dan Proyeksi 1 Tahun Penanganan Covid-19 di Indonesia," Sabtu (12/9/2020) malam. 

Webinar ini dilaksanakan oleh Kelompok Studi Demokrasi Indonesia (KSDI) dan dihadiri 700-an partsipasan.

Hadir dalam webinar ini berbagai latarbelakang dan profesi. Ada kepala daerah, aktivis, pengusaha, pengacara, artis dan selebiritis, media, musisi, politisi, pegiat seni dan kebudayaan, akademisi dari berbagai kampus, guru dari berbagai sekolah, dan mahasiswa di berbagai daerah dan lain-lain.

Selain Faisal, hadir sebagai narasumber Menko Polhukam Mahfud MD, Wakapolri Komjen Gatot Edy Pramonno dan Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Qodari.

Webinar dimoderatori oleh Maruarar Sirait.

Dalam kesempatan ini, banyak partisipan yang bertanya kepada Faisal Basri. Termasuk Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan, yang bertanya soal stimulan ekonomi untuk menggerakan ekonomi rakyat, terutama UMKM serta cara-cara dan strategi agar ekonomo tumbuh di tengah pandemi.

Ada juga M Huda Prayoga dari Indonesia Goverment and Parliament Watch dan Sisco Manosoh, seorang jurnalis dari Manado.

Saat ini, jelas Faisal, Indonesia sedang merangkak menuju puncak kurva. Namun sistem kapasitas kesehatan Indonesia, baik fasilitas atau tenaga kesehatan, sangat terbatas. Ini membuat kurva sulit bisa melandai.

"Jadi jangan gegabah lah Menko Perekonomian mengatakan kita tidak ada keterbatasan, kita semua punya. Tak bisa. Dokter tak bisa dihasilkan dalam satu malam. Dokter juga semakin lelah," jelas Faisal.

Faisal pun mengingatkan bahwa sekalipun kasus aktif sudah menurun dan telah mencapai puncak kurva seperti di Iran, namun tak ada jaminan Covid-19 sudah terkendali. Sejak 4 Mei, contohnya, active cases di Iran naik kembali sehingga menimbulkan gelombang kedua karena terlalu dini melakukan pelonggaran.

"Ayo kita selesaikan satu gelombang saja," ajak Faisal.

Faisal mengatakan bahwa memang tak bisa terus menerus menutup ekonomi. Namun kalaupun dibuka secara perlahan dan bertahap, maka obatnya bukanlah "obat ekonomi" melainkan testing, tracing dan isolating.

Bila mau disederhanakan, sambung Faisal, kasus terkonfirmasi positif di Indonesia sedang naik. Di saat yang sama, kondisi ekonomi sedang nurun.

"Pemerintah maunya, terutama Pak Airlangga, kasus naik, ekonomi naik. Ya mimpi. Pak Jokowi sudah mengatakan kesehatan nomor satu, yang memang begitu rumusnya. Jadi ayo mengendalikan virus ini, sehingga mencapai puncak tak terlalu tinggi, lalu turun.

Kalau turun, ekonomi otomatis akan naik. Otomatis karena fasilitas produksi tidak rusak. Pandemi ini bukan gempa, tsunami atau perang dunia, hancur lebur," jelas Faisal.

"Kalau pandemi bisa dikendalikan, ekonomi otomatis akan naik. Kelas menangah akan kembali belanja secara normal. Pengusaha akan otomatis berinvestasi lagi dan tidak perlu lagi menaruh uang di bak terlalu banyak. Investor asing akan datang. Turis akan datang tanpa disuruh. Tapi sulit kita membayangkan turis akan masuk, investor akan masuk kalau kita tidak menangani Covid," sambung Faisal.

Karena itu, sambung Faisal, perlu intervensi sosial untuk mengendalikan Covid-19 dengan orang-orang yang hebat dan mumpuni yang bisa mengidentifikasi masyarakat di berbagai daerah yang berbeda konteks dan karakter serta dimensi antropologisnya.

Namun sayangnya sejak awal pemerintah tidak mendisain satu payung hukum yang kuat untuk mengatasi Covid-19 ini.

"Perppu 01/2020 yang telah menjadi UU bukan Perppu menangani Covid. Perppu ini untuk mengamankan keuangan dan perbankan, bukan untuk memerangi Covid-19 secara extra-ordinary. Please, ini waktunya tidak sedikit lagi. Ayo kalau ingin sungguh-sunnguh, tanganai covid-19, Insyaallah ekonomi akan jalan. ," jelas Faisal.

Faisal juga melihat penanganan Covid-19 ini juga juga tak tercermin dalam struktur dan politik anggaran.

Malah anggaran fungsi kesehatan diturunkan dari Rp 212,5 triliun menjadi R 169,7 tirilun. Sementara anggaran infrastruktur naik dari Rp 281,1 triliun menjadi Rp 414 triliun," jelas Faisal.