TRIBUNNEWS.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjelaskan polemik pernyataan Wakapolri yang akan melibatkan preman untuk membantu TNI dan Polri.

Wakapolri berencana akan menggunakan preman untuk membantu menertibkan warga agar mematuhi protokol kesehatan.

Mahfud MD menjelaskan jika kata preman yang digunakan Wakapolri bukanlah penjahat melainkan orang yang bekerja diluar pemerintahan.

Menurutnya masyarakat salah menangkap pesan yang disampaikan Wakapolri sehingga muncul penolakan akan rencana ini.

"Kemarin pak Wakapolri pak Gatot sudah mengatakan akan melibatkan preman. Preman itu bukan penjahat. Preman itu orang yang bukan pejabat pemerintah tapikan lalu komentarnya dimedia sosial negatif," ujarnya dilansir YouTube Kompas TV, Minggu (13/9/2020).

Baca: Pengetatan PSBB di Jakarta Mulai 14 September, Ojek Online Diizinkan Angkut Penumpang

Pria asal Madura ini mengungkapkan jika kata preman merupakan bahasa serapan dari bahasa Belanda yang artinya manusia bebas.

"Padahal preman itu bahasa Belandanya orang yang tidak bekerja di kantor pemerintah. Tapi sekarang sering diartikan penjahat."

"Orang yang suka keras, padahal orang yang bebas yang tidak punya baju dinas," ungkapnya.

Ia menjelelaskan jika melibatkan preman ini merupakan himbauan dari Presiden.

Selain melibatkan preman, istri-istri kepala daerah juga akan dilibatkan dalam mengkampanyekan pentingnya protokol kesehatan.

Istri pejabat ini bisa menggerakkan mulai dari organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

"Dan itu memang himbauan Presiden. Termasuk ada yang tanya ibu-ibu istri Gubernur istri Lurah supaya membantu kampanye protokol kesehatan."

"Tim penggerak PKK menggerakkan ibu-ibu dari daerah-daerah sampai tingakat desa. Dan tim penggerak PKK sudah bekerja untuk itu," imbuh pria 63 tahun ini.

Baca: Kritik Pelibatan Preman dalam Protokol Covid-19, Demokrat: Langkah Kontraproduktif

Sebelumnya, Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono berencana memberdayakan preman pasar untuk membantu aparat keamanan TNI dan Polri mengawasi warga.

Harapannya, dengan cara demikian warga bisa lebih disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan di masa pandemi virus corona atau Covid-19.

“Kita berharap ada penegak disiplin internal di klaster pasar. Di situ kan ada jeger-jeger-nya di pasar, kita jadikan penegak disiplin," kata Gatot dikutip dari YouTube KompasTV.

Meski demikian, Gatot menjamin preman-preman tersebut bekerja tak akan di lepas begitu saja. Mereka akan tetap dipantau oleh aparat TNI dan Polri.

Dengan begitu, pelaksanaannya di lapangan tidak menyalahi aturan, sehingga mereka bisa tetap mengedepankan cara-cara yang humanis untuk menegur warga.

"Kita harapkan menerapkan disiplin tapi tetap diarahkan oleh TNI-Polri dengan cara-cara humanis," ujar Gatot.

Lebih lanjut, Gatot yang juga Wakil Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional itu, mengatakan penegakan disiplin melalui Operasi Yustisi akan melibatkan institusi penegak hukum lainnya seperti jaksa dan kamtib.

"Ini kita gabungan melibatkan juga jaksa dan kamtib, sehingga kita lakukan secara serentak di seluruh Indonesia dan akan ada sanksi yang lebih tegas," ucap Gatot.

Adapun pelaksanaan Operasi Yustisi rencananya akan dilakukan di 83 ribu titik yang tersebar di kelurahan dan desa yang menjadi ujung dari penyelesaian masalah.

Untuk mendukung kebijakan tersebut, kata Gatot, TNI-Polri bersama Satgas Covid-19 hingga KPU akan membagikan sebanyak 34 juta masker ke seluruh wilayah Indonesia.

Pembagian masker itu pun dilakukan dalam rangka kampanye menjaga jarak demi menghindari kerumunan, terlebih dalam waktu dekat akan ada gelaran Pilkada 2020

Rencananya, Gatot mengatakan, pembagian masker itu akan berlangsung secara serentak di seluruh wilayah Indonesia.

"Total masker secara simbolik seluruh Indonesia ada 34 juta lebih buah masker akan dibagikan secara serentak hari ini dan besok," katanya.

(Tribunnews.com/Mohay/Endra Kurniawan)