Tribun

Pilkada Serentak 2020

PAN Minta Ada Tindakan Tegas ke Cakada Langgar Protokol Covid-19, Jangan Hanya Teguran

Plh Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Daulay meminta KPU, Bawaslu, dan DKPP berperan aktif untuk menertibkan cakada dan para pendukungnya dengan aturan tegas

PAN Minta Ada Tindakan Tegas ke Cakada Langgar Protokol Covid-19, Jangan Hanya Teguran
WARTA KOTA/WARTA KOTA/NUR ICHSAN
SIMULASI PEMUNGUTAN SUARA - KPU Kota Tangerang Selatan, menggelar simulasi pemungutan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan, di lapangan PTPN VIII, Serpong, Sabtu (12/9/2020). Simulasi dilakukan di TPS 18 dan diikuti 419 orang pemilih dari Kelurahan Cilenggang, Serpong, Kota Tangerang Selatan. Kegiatan ini disaksikan langsung Ketua KPU Pusat, Arief Budiman dan dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Pilkada Kota Tangerang Selatan akan digelar pada 9 Desember mendatang. WARTA KOTA/NUR ICHSAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) meminta penyelenggara pemilu menindak tegas calon kepala daerah (cakada) yang terbukti melanggar protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Plh Ketua Fraksi PAN DPR Saleh P. Daulay mengatakan, saat pendaftaran pasangan calon di KPUD, terlihat banyak pihak yang mengabaikan protokol kesehatan.

Oleh sebab itu, Saleh meminta KPU, Bawaslu, dan DKPP berperan aktif untuk menertibkan cakada dan para pendukungnya dengan aturan tegas.

Baca: Banyak Pihak Desak Pilkada 2020 Ditunda, Pimpinan DPR: Harus Dibicarakan dengan Berbagai Pihak

"Kalau perlu, aturan itu dapat mendiskualifikasi paslon. Kalau hanya sekedar teguran lisan dan tulisan, sepertinya tidak efektif. Aturan yang dibuat harus lebih tegas," tutur Saleh kepada wartawan, Jakarta, Senin (14/9/2020)

Menurut Saleh, jika cakada dan para pendukungnya bisa ditertibkan, tahapan Pilkada selanjutnya dapat diteruskan dan masyarakat tetap aman dari virus Covid-19.

"Jangan sampai ada masyarakat yang terpapar hanya karena ikut menegakkan demokrasi. Keselamatan dan kesehatan masyarakat haruslah menjadi prioritas. Keterlibatan semua pihak dalam hal ini sangat diperlukan," papar Saleh.

Mendagri Tito Karnavian ditemui media setelah salat Jumat di Masjid Al Fatah, Ambon Jumat (24/7/2020)
Mendagri Tito Karnavian ditemui media setelah salat Jumat di Masjid Al Fatah, Ambon Jumat (24/7/2020) (Kontributor TribunAmbon.com/Fandy)

Kementerian Dalam Negeri telah menegur 72 kepala daerah yang kembali mencalonkan diri pada Pilkada serentak 2020, karena terbukti melanggar protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

"Sesuai kewenangan, kami telah melakukan peneguran kepada paslon petahana. Ada 72 teguran yang sudah kami sampaikan," kata Mendagri Tito Karnavian.

Tito menjelaskan, 72 petahana yang mendapat teguran meliputi satu gubernur, 36 bupati, 25 wakil bupati, lima wali kota, dan lima wakil wali kota.

Ikuti kami di
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Theresia Felisiani
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas