Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok membeberkan isi rapat dengan direksi yang menyangkut soal kilang minyak.

Ahok mengatakan, dalam rapat tersebut dirinya sedikit terpancing emosinya.
Alasannya, pembahasan investor yang sudah membuka keran kerja sama justru tidak ditindak lanjuti direksi.

Lalu, jika sudah ada investor yang menawarkan lantas ditolak direksi.

Baca: Ahok: Peruri Minta Rp 500 Miliar Untuk Proses Paperless di Kantor Pertamina

Hal itu disampaikan Ahok dalam cuplikan video yang diunggah oleh channel YouTube POIN, Senin (14/8/2020).

"Saya nanti mau rapat penting soal kilang. Berapa investor yang sudah nawarin untuk kerja sama kalian diemin. Sudah ditawarin kenapa nolak. Terus kenapa kerja seperti ini. Saya lagi mau audit ini," kata Ahok.

Dalan rapat tersebut, mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengaku terpancing emosinya.

Baca: Ahok: Peruri Minta Rp 500 Miliar Untuk Proses Paperless di Kantor Pertamina

Ahok menduga, dirinya sengaja dipancing emosinya untuk menciptakan suasana tidak harmonis di perusahaan pelat merah tersebut.

Sehingga, bisa dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya sempat emosi juga kemarin. Mereka mau mancing saya emosi, nanti saya emosi laporin ke presiden apa 'Ahok menggangu keharmonisan'," kata Ahok

Soroti Pergantian Direktur Pertamina

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku sempat jengkel terhadap para direksi di perusahaan minyak itu.

Pasalnya, Ahok mendapati pergantian direktur tanpa memberikan sepengetahuan dirinya secara langsung.

Ia menilai, bahkan beberapa direksi Pertamina ada yang bermain aman dengan melobi menteri.

Hal itu disampaikan Ahok dalam cuplikan video yang diunggah oleh channel YouTube POIN pada Senin (14/8/2020).

"Ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya. Saya sempat marah-marah juga. Jadi direksi-direksi semua mainnya, lobinya ke menteri," kata Ahok.

Baca: Ahok: Peruri Minta Rp 500 Miliar Untuk Proses Paperless di Kantor Pertamina

Bahkan, ia menyebut jika para komisaris di BUMN sebagian adalah titipan dari para Kementerian.

"Komisaris pun rata-rata titipan dari kementerian-kementerian," tambahnya.

Demi menghalangi langkah tersebut, mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengaku punya cara agar hal tersebut tidak terulang yakni dengan memangkas birokrasi di Pertamina.

Menurut Ahok, dengan begitu setiap insan Pertamina dapat memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan Senior Vice President (SVP).

"Saya potong jalur birokrasi mereka. Pertamina itu mau naik pangkat itu meski pakai Pertamina refund level," ucap Ahok.

"Jadi orang meski kerja sampe SVP itu sampai 20 tahuan ke atas. Saya potong sekarang. Semua mesti lelang terbuka," tegasnya.