Tribun

Virus Corona

Di Tengah Pandemi dan PSBB, Puan Pastikan Anggota DPR Tetap Bekerja

Pimpinan DPR yang hadir langsung dalam rapat tersebut adalah Sufmi Dasco Ahmad, Rachmat Gobel, serta Aziz Syamsuddin.

Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Hasanudin Aco
Di Tengah Pandemi dan PSBB, Puan Pastikan Anggota DPR Tetap Bekerja
Kresno/Man (dpr.go.id)
Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani menyebut semua anggota dewan tetap bekerja di tengah pandemi Covid-19, dengan menerapkan protokol pencegahan penularan Covid-19.

Hal itu disampaikan Puan usai Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBN Tahun Anggaran 2019 di gedung Nusantara, komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (15/9/2020).

“Kami di DPR terus bekerja, meski ada penyesuaian dengan protokol kesehatan, tapi tidak mengurangi efektivitas dari kinerja anggota parlemen,” kata Puan.

Dalam rapat paripurna tersebut, Puan dan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar (Bidang Kesra) hadir secara virtual, demi mematuhi protokol kesehatan dan pembagian tugas bersama pimpinan lain sesuai tupoksinya.

Baca: Per 15 September, Total Konfirmasi Positif Covid-19 Capai 225.030 Orang Usai Bertambah 3.507 Kasus

Pimpinan DPR yang hadir langsung dalam rapat tersebut adalah Sufmi Dasco Ahmad, Rachmat Gobel, serta Aziz Syamsuddin.

Untuk mematuhi ketentuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), masing-masing fraksi di DPR hanya diwakili pimpinan fraksi atau anggota yang ditunjuk untuk hadir secara fisik dalam rapat paripurna dan sisanya mengikuti virtual.

"Kita tetap bisa produktif dengan berdisiplin jalani protokol kesehatan,” kata politikus PDI Perjuangan itu.

Terkait Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBN Tahun Anggaran 2019, seluruh Fraksi di DPR menyetujui RUU tersebut disahkan menjadi Undang -Undang, hanya Fraksi PKS yang menyetujui dengan catatan.

Puan berharap pengelolaan APBN pada tahun berikutnya dapat meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal dan selau taat pada peraturan perundang-undangan.

Selain itu, pemerintah juga diminta menindaklanjuti temuan-temuan dalam laporan keuangan, memastikan penyelesaiannya agar tidak terjadi pada APBN tahun selanjutnya.

“Pemerintah juga harus mempertajam efektivitas pengelolaan APBN dalam meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat,” papar Puan.

Ikuti kami di
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas