TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi X DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Kemendikbud RI membahas anggaran Kemendikbud tahun 2021, Senin (14/9).

Satu di antaranya membahas anggaran Sekretariat Jenderal (Setjen) dan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK).

Pemaparan disampaikan oleh Sekjen Kemendikbud Ainun Naim dan Dirjen GTK Kemendikbud Iwan Syahril.

Dalam kesempatan itu, pagu anggaran yang diajukan Kemendikbud sebesar Rp32,01 triliun untuk Setjen, dan Rp2,863 triliun untuk Dirjen GTK.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyoroti anggaran besar terkait pemberian beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP).

Dia berharap program itu dapat berjalan lebih efektif di tahun 2021.

Baca: 21,7 Juta Nomor Ponsel Siswa Penerima Subsidi Kuota Internet Telah Terdaftar di Kemendikbud

"Karena anggaran sangat besar, saya harap programnya benar-benar tepat guna dan tepat sasaran. Apa yang menjadi evaluasi terbesar di tahun 2020 harus diperbaiki di tahun 2021. Terutama terkait koordinasi kepada bank penyalur, harus lebih ditingkatkan lagi agar prosesnya lebih memudahkan masyarakat," ujar Hetifah, Senin (14/9/2020).

Politikus Golkar tersebut juga meminta Kemendikbud dapat meningkatkan lagi sosialisasi terkait pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah.

Karena selama ini memang terdapat citra bahwa mendaftar ke perguruan tinggi itu mahal, sehingga banyak anak-anak yang dari awal sudah menyensor diri dan takut untuk mendaftar.

"Semoga di tahun 2021 kita dapat lebih mensosialisasikan secara lebih maksimal bahwa ada beasiswa KIP kuliah dari pemerintah. Sehingga tidak ada anak yang berhenti meneruskan pendidikannya hanya karena masalah biaya," kata dia.

Selain itu, Hetifah juga menyinggung  bantuan pulsa yang diberikan Kemendikbud kepada siswa dan guru.

Berdasarkan data dapodik, masih ada 16,8 juta atau 23 persen siswa yang belum mendaftarkan gawainya.

"Jadi asumsinya, mereka belum punya gawai. Harus kita pikirkan bagaimana membantu mereka. Sebaiknya ada pengajuan bantuan dari Kemendikbud agar kekhawatiran kita mengenai putus sekolah tidak terjadi," imbuhnya.

Baca: Daftar Museum Kemendikbud di Jakarta yang Bakal Ditutup Selama PSBB

Hetifah turut menyampaikan harapannya kepada Dirjen GTK bahwa di masa Covid-19 ini sebaiknya ada program perlindungan sosial bagi stakeholder pendidikan terdampak.

Dia mencontohkan di Kemenparekraf ada bantuan lauk siap saji untuk para pelaku parekraf yang kegiatan ekonominya terdampak pandemi.

"Dari Kemendikbud juga sebaiknya mengalokasikan anggaran untuk bantuan sejenis, misalnya untuk guru PAUD dan guru honorer. Karena mereka juga terdampak cukup besar," pungkasnya.