Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Pilkada Serentak 2020

Soroti KPU Izinkan Kampanye Paslon saat Pandemi, Ray Rangkuti : Keputusan Membingungkan

LIMA Indonesia mendesak agar aturan kampanye terbuka direvisi setidaknya dinyatakan bersifat opsional dapat dilakukan jika situasi sangat memungkinkan

Soroti KPU Izinkan Kampanye Paslon saat Pandemi, Ray Rangkuti : Keputusan Membingungkan
Gita Irawan/Tribunnews.com
Pengamat politik dan pendiri Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkar Madani Ray Rangkuti usai diskusi di kawasan Menteng Jakarta Pusat pada Senin (19/12/2019). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menyoroti PKPU No. 10/2020 yang menyatakan KPU tetap memberi izin kepada pasangan Cakada tetap dapat menyelenggarakan rapat umum atau kampanye terbuka.

Padahal, dalam Pasal 63 ayat 1 PKPU No 10/2020 berbagai bentuk kampanye terbuka atau rapat umum tetap diperkenan, sekalipun dengan membuat sarat tambahan berupa jumlah peserta yang terbatas maksimal 100 orang, menerapkan protokol Covid-19 dengan ketat dan sarat lainnya yang bersifat administratif.

"Tentu saja keputusan ini membingungkan. Dan nampak tidak sensitif pada situasi yang tengah terjadi dimana merebaknya pandemi Covid-19 yang hingga sampai saat ini belum juga menurun kurva korbannya. Besar kemungkinan hingga hari H pilkada, kurva korban Covid-19 ini akan tetap tinggi," kata Ray kepada Tribunnews, Kamis (17/9/2020).

Dengan begitu, kata Ray, sudah sepatutnya seluruh kegiatan politik yang melibatkan massa harus dihindari.

Bukan saja karena pertemuan itu diragukan efektivitasnya, tapi juga karena sulitnya melaksanakan aturan kampanye terbuka dengan protokol Covid-19.

"Peristiwa pencalonan pasangan Cakada awal September lalu yang sarat dengan pelanggaran protokol Covid-19 bukti betapa sulitnya menegakan aturan Covid-19 dengan kerumunan massa. Apalagi aturannya penuh dengan multi tafsir yang kadang hanya jadi bahan perdebatan di antara penyelenggara pemilu," jelasnya.

Baca: Kampanye via Konser Musik Boleh, Sosialisasi Protokol Kesehatan ke Pendukung Jangan Putus

Selain itu, Ray menyebut, bagaimana dalam kawasan rapat umum.

Dari mana menentukannya? Bagaimana memastikan bahwa di antara 100 peserta itu benar-benar jaga jarak.

Lalu, bagaimana memastikan bahwa jalanan menuju ke lokasi kampanye tidak dipenuhi oleh kerumunan massa, dan bagaimana pula menindak kerumunan massa yang berada di luar garis lokasi acara?

Sederet pertanyaan tekhnis ini hanya akan jadi bahan debat kusir yang berujung saling lempar tanggungjawab.

Halaman
12
Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Theresia Felisiani
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas