Dalam Webinar KSDI, Qodari Tawarkan Strategi Lokomotif Kereta Api untuk Hadapi Covid-19

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kurva Covid-19 di Indonesia terus naik sebab tindakan preventif belum maksimal.

Tindakan preventif itu adalah testing, tracing and treatment serta program BKS, alias bagi-bagi masker, kampanye 3 M (menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan) serta sanksi pelanggaran Covid-19.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari saat menjadi narasumber dalam acara Webinar Nasional Kedua Kelompok Studi Demokrasi Indonesia (KSDI) dengan tema “Strategi Menurunkan Covid-19, Menaikkan Ekonomi” yang diikuti oleh 500 partisipan melalui aplikasi zoom dan 1.300 peserta melalui Youtube, Minggu (20/9/2020) malam.

Dalam webinar yang dipandu Ketua Dewan Pembina KSDI Maruarar Sirait ini, Qodari mengatakan bahwa testing berguna untuk mengidentifikasi orang terinfeksi Covid-19 untuk selanjutnya dilepas karena negatif, diisolasi atau dirawat agar tidak menular pada orang lain atau memburuk.

Sementara tracing berguna untuk menelusuri semua orang yang berinteraksi erat dengan pasien Covid-19, untuk selanjutnya dikarantina dan dites karena potensial tertular, sementara yang tanpa gejala juga tetap harus dikarantina dan dites karena 86 persen adalah orang tak bergejala (OTG).

Sementara treatment adalah dengan menyediakan fasilitas isolasi bagi OTG dan gejala ringan, serta fasilitas perawatan bagi pasien Covid-19 gejala sedang dan berat.

“Testing di Indonesia jauh dibawah standard WHO yakni 35 persennya. Standard WHO adalah 1.000 orang dites per satu juta penduduk per pekan. Untuk Indonesia dengan 260 juta penduduk maka targetnya adalah 267.700 tes per pekan," kata Qodari

Qodari juga mengatakan bahwa tracing di Indonesia lebih buruk dari testing. Rasio tracing Indonesia adalah 3,64, yang artinya hanya 12 persen saja dari standard WHO yaitu 30 orang.

Aspek tracing ini sangat terabaikan dibanding testing padahal testing tanpa diikuti tracing tidak berguna banyak untuk menurunkan kasus.

Contohnya adalah DKI Jakarta yang rasio testing lima kali lipat standard WHO tapi rasio tracing hanya 1,9 atau 6 perses tandard WHO. Padahal tracing ini hendaknya satu paket dengan karantina.

“Setiap kontak erat yang teridentifikasi harus dimasukkan karantina oleh pemerintah/satgas agar tidak berkeliaran dan menularkan Covid-19 pada orang lain tanpa mereka sadari. Kontak erat tanpa gejala pun harus dites usap, bukan hanya yang bergejala. Karena itu hemat kami, istilah yang lebih tepat adalah Lacak dan Karantina. Bukan Lacak dan Isolasi,” tegas Qodari.

Qodari pun merekomendasikan agar program testing ini harus ditingkatkan jumlahnya agar merata seluruh provinsi sesuai standard WHO. Pun demikian, tracing juga harus ditingkatkan rasionya agar sesuai standard WHO.

Sebab tracing sangat besar dampaknya dalam menurunkan penyebaran Covid-19. Testing pun harus diprioritaskan ke kontak erat pasien agar berdampak.

“Jangan ke umum atau kejar setoran. Terus harus membentuk Tim Pemburu Covid (TPC) yang berisi aparat gabungan, khususnya dari kepolisian karena memiliki skill tracing. Tim ini harus besar karena kasus Covid-19 tiap hari bertambah banyak. Tapi harus dibentuk kalau serius mau menurunkan kurva. Dan bagian inheren dari tracing adalah karantina. Semua kontak erat adalah suspek. Jadi harus dikarantina untuk selanjutnya dites,” jelas Qodari.

Baca: Pasangan Calon Kepala Daerah Positif Covid-19 Bisa Diganti Jika Tak Sembuh dalam 14 Hari

Soal treatment, Qodari mengatakan harus disediakan sesuai proyeksi kasus Covid-19 di daerah bersangkutan.

“Saya tidak punya akses ke info detil tentang kesediaan tempat tidur isolasi, perawatan dan ICU tapi pengalaman pribadi menunjukkan kondisi di Jakarta jadi harus ditambah. Khusus fasilitas isolasi di berita media massa baru ditambah, kerjasama Menkes dengan jaringan hotel,” jelas Qodari.

Qodari pun menjelaskan terkait dengan program BKS. Soal Bagi Masker, riset menunjukkan bahwa masker efektif mencegah Covid-19.

Masker adalah “vaksin sementara” dan agar efektif menekan Covid-19, minimal 75 persen populasi harus pakai masker saat keluar rumah. Sementara untuk mencapai angka 75 persen ini syaratnya 100 persen populasi harus memiliki masker.

Qodari pun mendorong kampanye massif tiga 3 M, alias Menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan agar disiplin dengan protokol Covid-19 dan bahkan menjadi kebiasaan sehari-hari.

Dalam hal ini protokol Covid-19 penting karena 86 persen atau 9 dari 10 orang positif Covid-19 adalah OTG.

“Contohnya Arief Budiman KPU RI. Hal ini pasti tidak mudah. Ingat Ingat kasus SK Menhub No. 403 tanggal 29 Desember 1986 yan gmewajibkan memakai helm bagi pengendara sepeda motor. Tiga orang tewas dalam aksi demonstrasi anti-helm oleh ribuan mahasiswa di Makassar. Sementara soal Sanksi sudah ada Inpres 6/2020 dan Implementasinya,” demikian Qodari

Dalam program BKS ini, Qodari merekomendasikan beberapa hal. Pertama, soal Bagi Masker, maka negara menyediakan dan membagikan masker ke seluruh Indonesia, minimal 270 juta kali dua masker atau 540 juta masker. Dan lebih lagi bila per orang diberi 4 masker.

“Soal Kampanye massif 3M, maka program kampanye massif, lalu membentuk tim untuk menyusun program sosialisasi yang maksimal agar 3M menjadi AdaptasiKebiasaanBaru(AKB). Dan soal sanksi atau penegakan disiplin harus dimaksimalkan dan dilanjutkan sesuai dengan Inpres No.6 /2020.

Dalam kesempatan ini Qodari pun menawarkan strategi lokomotif kereta api dalam penanganan Covid-19 dan ekonomi.

Presiden Jokowi sendiri telah menekankan Kesehatan sebagai paradigma baru dalam penanganan Covid-19. Perubahan paradigma ini harus diikuti oleh perubahan strategi.

“Maka strategi yang tepat bukan Rem dan Gas tapi strategi Lokomotif Kereta Api, yakni kesehatan, khususnya pencegahan Covid-19, menjadi lokomotifnya dan ekonomi, politik, pendidikan, kesenian, olahraga, dan lain-lain menjadi gerbongnya. Sebagai lokomotif, kesehatan dijadikan prioritas baik secara regulasi, kelembagaan, personalia maupun anggaran," kata Qodari.

Untuk itu, sambungnya, regulasi, personalia dan anggaran untuk program maksimal pencegahan Covid-19 harus dihitung, dianggarkan, dan diimplementasikan secepatnya agar Covid-19 juga turun secepatnya.

Dalam hal sanksi, moderator Maruarar Sirait melakukan poling kepada partstipan dengan salah satu pertanyaannya adalah apakah setuju tidak bila aparat lebih tegas lagi dalam menegakkan protokol kesehatan.

Hasilnya adalah 97 persen menyatakan setuju bil aparat lebih tegas lagi, dan hanya 3 persen yang mengatakan tidak setuju.

Moderator pun berterimakasih kepada Qodari, yang merupakan surveyor dengan lembaga yang kredibel dan dengan data-data yang akurat dan tepat.

Survei-surveinya pun bukan hanya merekam data dan fakta di lapangan, namun juga bisa mempengaruhi kebijakan publik, sebab Qodari tidak hanya memegang data survei tapi juga memiliki pergaulan yang luas dengan aktivis dan elit politik di pusat maupun daerah.

Diketahui, selain Qodari, bertindak sebagai narasumber adalah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto, Ketua Tim Pakar Satgas Penanganan Covid-19 WikuAdisasmito, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Epidemiolog Universitas Indonesia Iwan Ariawan dan Ekonom Universitas Indonesia Faisal H. Basri.

Acara ini pun ditutup oleh Mendagri Tito Karnavian yang mengikuti webinar yang berlangsung selama lima jam ini dari awal hinga akhir.