TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Direktur Riset Center of Reform on Economics Piter Abdullah memuji menilai gerak cepat Menteri BUMN Erick Thohir memanggil Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok patut diapersiasi. Paling tidak, dapat meminimalisir dari isu yang berkembang sebelumnya.

"Saya kira ini adalah teguran atau cara Erick Thohir untuk menenangkan (kegaduhan) saja," kata Piter kepada tribun, Selasa (22/9/2020).

Baca: Dipengaruhi Biaya Penemuan & Kapasitas Produksi, Erick Tohir Bocorkan Harga Vaksin Covid-19

Menurut Piter, 'kegaduhan' di internal Pertamina itu tidak seharusnya terjadi. Bisa diminimalisir lanjutnya, dengan berbicara secara baik-baik kepada para direksi, mengawasi dan menyampaikan konsep-konsep atau kritikanya secara internal lebih dahulu atas apa yang diungkapkan Ahok sebelumnya.

"Karena dia sudah ada didalamnya bicaralah baik-baik. Bereda dengan saya yang ada diluar, kalau saya yang diluar mungkin perlu bikin kegaduhan agar supaya orang bisa memperhatikan saya, sehingga suara saya didengar," ucapnya.

Terlebih, lanjut Piter, Ahok telah ditunjuk sebagai komisaris utama dan menjadi bagian dari Pertamina yang memiliki jabatan tertinggi, ditambah orang kepercayaanya Presiden Joko Widodo."Kalau Ahok sudah di dalam, dia sudah didengar, dia sudah menjadi orang kepercayaanya Jokowi," ujarnya.

Piter menilai, sebenarnya apa yang disampaikan Ahok adalah benar, namun cara penyampaianya dianggap bermasalah. Sehingga membuat ketidakharmonisan dan ketidak nyamanan lingkungan kerja internal Pertamina.

Baca: Ahok Kritik Pertamina, Ini Kata DPR

"Tidak ada salahnya apa yang disampaikan Ahok, masalahnya adalah cara dia menyampaikannya dan ada satu titik nanti ada batasnya, kalau kegaduhan ini ya mungkin bisa ditolerir tapi kalau terus menerus  akan membuat dia, Ahoknya sendiri tidak nyaman, lingkungannya menjadi tidak nyaman juga," lanjutnya.

Beberapa waktu lalu, Ahok menemui Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk menyampaikan kritik dan saran. Saat itu,Ahok memakai kemeja batik berwarna coklat sementara Erick mengenakan batik bernuansa merah tua. Ahok menyampaikan kritik dan saran dalam pertemuan tersebut.

"Tadi habis bertemu dengan Menteri BUMN. Kritik dan saran yang saya sampaikan, diterima dengan baik oleh Pak Erick,” ujar Ahok saat dikonfirmasi.

Di samping menyampaikan kritik dan saran, ia mengaku mendapat pesan dari Erick Thohir. Ia diminta untuk menjaga soliditas dan kerja sama tim di perseroan, sekaligus melakukan transformasi perusahaan pelat merah.

Baca: Erick Tohir Diam-diam Lapor Korupsi di BUMN, KPK Siap Buka Penyelidikan

Sementara itu, Erick Thohir menekankan pentingnya transformasi sejumlah BUMN. Langkah ini untuk menjaga kinerja perseroan pelat merah yang efisien, kompetitif dan transparan.

Erick berujar transformasi BUMN harus segera dilakukan dengan langkah terencana. Satu di antaranya dengan merapikan struktur sejumlah perusahaan negara, mulai dari jumlah pejabat yang bertugas hingga jumlah BUMN.

"Kita terpikir tidak mungkin kami mengawasi mengkoordinasi 142 BUMN. Jelas, suka tidak suka, BUMN yang tidak kompetitif akan dikecilkan," ujar Erick.

Lantas, hal itu juga yang menjadi  landasan pembentukan klaster-klaster BUMN agar proses pengawasan lebih murah dan menyeluruh. Selain itu, BUMN juga diharapkan bisa menjadi lebih kompetitif dan transparan.

“Ibarat punya tiga anak, tidak mungkin dibeda-bedakan anak ke satu, dua, tiga. Semuanya juga sama namanya anak, tapi kalau 142 kebanyakan anaknya, jadi 3 cukup. Karena itu ada klaster 1, klaster 2, klaster danareksa, dan PPA,”  tuturnya.

Erick mengatakan proses transformasi itu tidak mungkin terlaksana tanpa kerja sama antara Kementerian BUMN dan para direksi perusahaan pelat merah, termasuk tim yang mendukungnya.
“Kita taruh orang-orang yang terbaik di negeri ini supaya persepsi yang terjadi bahwa BUMN itu bobrok itu salah,” kata Erick.

Dalam pidatonya itu, Erick juga menyebut sejumlah nama BUMN, antara lain PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Perkebunan Negara (Persero), dan PT Biofarma (Persero). Transformasi di delapan perusahaan itu akan menjadi prioritas Kementerian BUMN, sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo. 

Sebelumnya, beredar video di media sosial Ahok berpendapat Kementerian BUMN semestinya dibubarkan dan diganti dengan super holding seperti sistem Temasek Singapura, dengan nama Indonesia Incorporation.

Ahok juga mengkritik kepada Perum Peruri yang meminta dana sebesar Rp 500 miliar untuk proyek paperless di Pertamina. Ahok menilai internal korporasi Pertamina perlu melakukan efisiensi, terkait gaji pegawai hingga level direksi.

Ahok mengkritisi Pertamina sebagai korporasi yang belum mampu menyeimbangkan keuangan perusahaan, hingga kritik kepada Kementerian BUMN dalam melakukan pergantian direksi.