Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Refleksi 1 Tahun Revisi UU KPK Menurut Para Pakar: Mati Surinya Pemberantasan Korupsi

Dengan alih status pegawai KPK menjadi ASN akan sangat mungkin terjadi benturan konflik kepentingan

Refleksi 1 Tahun Revisi UU KPK Menurut Para Pakar: Mati Surinya Pemberantasan Korupsi
KOMPAS/HERU SRI KUMORO
Ilustrasi korupsi 

“Kalau dulu kenormalan KPK adalah memberantas korupsi, mengejar pelaku korupsi dengan baik, tidak bersahabat dengan koruptor dan bergaya hidup sederhana. Namun kenormalan yang sekarang justru sebaliknya," tutur Zainal.

Terakhir, Koodinator Nasional Jaringan Gusdurian Alissa Wahid memaparkan bahwa realitanya kepercayaan publik terhadap KPK hari ini mulai menurun.

Padahal tanpa ada institusi yang dipercaya, maka agenda pemberantasan korupsi seperti tanpa lokomotif.

“Jika kepercayaan publik dari KPK rendah, maka speed untuk membangun tatanan atau agenda pemberantasan korupsi juga akan ikut menurun,” ujar Alissa.

Sebagaimana diketahui, pada 17 September 2019 DPR bersama Presiden mengesahkan revisi UU KPK menjadi UU 19/2019.

Revisi tersebut mendapat penolakan keras dari berbagai elemen masyarakat. Tokoh agama, tokoh masyarakat, buruh, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat sipil lainnya menggelar aksi penolakan dalam berbagai bentuk. Tagline #ReformasiDikorupsi digunakan sebagai pernyataan bahwa amanat reformasi telah dikhianati. Demonstrasi mahasiswa masif di seluruh Indonesia.

Meski demikian, proses revisi tetap berjalan. 5 September 2019 rapat paripurna DPR menetapkan RUU KPK menjadi inisiatif DPR. 17 September 2019 rapat paripurna DPR mengesahkan revisi UU KPK.
 

Ikuti kami di
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Eko Sutriyanto
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas