Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif turut berkomentar atas pengajuan pengunduran diri Kabiro Humas KPK Febri Diansyah.

Syarif yang pernah menjadi komisioner KPK periode 2015-2019 itu mengatakan bahwa pengunduran diri Febri Diansyah dari KPK perlu disesalkan.

"Pengunduran diri Febri Diansyah dari KPK perlu disesalkan karena dia merupakan salah satu aset KPK yang penting dalam menjaga marwah dan martabat KPK," kata Syarif dalam keterangannya, Kamis (24/9/2020).

Baca: Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah Serahkan Surat Pengunduran Diri

Febri yang pernah menjabat sebagai juru bicara KPK itu, menurut Syarif, bukan hanya sebagai pegawai KPK. Tapi Febri dianggap Syarif sebagai ‘wajah terdepan’ KPK selama 5 tahun terakhir.

"Saya sangat yakin dimanapun dia berada pasti akan selalu berjuang  dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, karena DNA Febri Diansyah adalah Anti-Korupsi," katanya.

Sebelumnya, Plt Juru Bicara Penindakan KPK Ali Fikri mengungkapkan, mantan jubir KPK itu mengajukan surat pengunduran diri ke Sekretaris Jenderal KPK pada 18 September 2020.

“Informasi yang saya terima, Biro SDM telah menerima surat pengunduran diri yang bersangkutan. Namun sejauh ini kami belum tahu yang menjadi alasannya,” kata Ali saat dikonfirmasi, Kamis (24/9/2020).

Baca: Febri Diansyah Undur Diri dari KPK, Ketua Wadah Pegawai Ungkapkan Kesedihan

Ali menerangkan, sesuai mekanisme di internal KPK, pegawai yang mengundurkan diri harus menyampaikan secara tertulis satu bulan sebelumnya.

Informasi diterima awak media, Febri mundur karena 'kondisi politik dan hukum telah berubah bagi KPK'.

Hal itu berkaitan dengan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang oleh para aktivis antikorupsi dinilai memangkas kekuatan lembaga itu.

Menurut aturan baru, semua pegawai KPK akan beralih menjadi aparatur sipil negara alias pegawai negeri sipil.

Dalam suratnya, Febri meminta sekretariat jenderal KPK memproses pemberhentiannya hingga 18 Oktober 2020.

Baca: KPK Buka Suara atas Mundurnya Febri Diansyah

Ia menyatakan akan menyelesaikan semua proses yang berkaitan dengan tugas dalam jangka waktu tersebut.

Sebagai pengingat, Febri bergabung ke KPK setelah menjadi aktivis di Indonesia Corruption Watch (ICW).

Debutnya, ia ditunjuk menjadi juru bicara pada 2016 dan berakhir saat menjelang akhir 2019, tidak lama setelah Firli Bahuri memimpin KPK.

Mundurnya Febri dari lembaga antirasuah itu menambah daftar nama-nama pegawai KPK sebelumnya yang lebih dulu pamit meninggalkan KPK.

Setidaknya sejak disahkannya Undang-Undang KPK yang baru dengan segala kontroversinya serta rencana perubahan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), iklim kerja di KPK mulai goncang. 

Belum lagi figur pimpinan KPK yang kontroversial dan penanganan kasus korupsi Harun Masiku yang membuat KPK tersandera disebut sebagai titik nadir dari komitmen pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK. 

 Mantan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyebut ada beberapa karyawan KPK yang melayangkan surat pengunduran diri kepada pimpinan KPK.

Setidaknya, sejak riuh UU KPK hingga akhir masa jabatannya di KPK, sudah 12 pegawai yang keluar.

Pengunduran diri para pegawai KPK disinyalir berkaitan dengan adanya peralihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sejumlah pegawai yang kritis dan tetap pada idealismenya memilih keluar. 

Febri sendiri, selaku juru bicara KPK kala itu, sempat menyoal ketentuan dalam UU KPK yang baru bahwa pegawai KPK akan diangkat statusnya sebagai ASN, sehingga bisa ditempatkan di institusi pemerintah mana saja.

Menurutnya, yang paling utama dari pelaksanaan tugas di KPK adalah independensi.

"Apakah KPK bisa tetap independen atau tidak dalam melaksanakan tugasnya?" kata Febri.