TRIBUNNEWS.COM - 30 September mengingatkan Indonesia tentang kenangan pahit kehilangan tujuh perwira TNI dalam peristiwa 30 September 1965.

Kala itu tujuh perwira TNI termasuk para jenderal tewas mengenaskan hingga kisahnya diwujudkan dalam film 'Pengkhianatan G30S/PKI'.

Film itu pun wajib diputar di zaman Pemerintahan Soeharto, lalu sempat dihentikan Menteri Penerangan Muhammad Yunus Yosfiah di era B.J Habibie.

Lalu bagaimana dengan besok 30 September 2020?

Baca: Tak Izinkan Nobar G30S/PKI, FAKI: Polisi Harus Adil, Acara Bobby Nasution Langgar Protokol Kesehatan

Dilarang Polisi

Sebelumnya diberitakan Tribunnews.com, Kepolisian RI memastikan akan melarang kegiatan nonton bersama film Gerakan 30 September (G30S/PKI) di tengah pandemi Covid-19.

Hal tersebut untuk menghindari penularan virus Corona di tempat keramaian.

"Yang jelas Polri tidak akan mengeluarkan izin keramaian, ingat keselamatan jiwa masyarakat itu yang paling utama, dan ini masih dalam masa pandemi Covid-19," kata Karo Penmas Humas Polri Brigjen Pol Awi Setyono di Mabes Polri, Jakarta, Senin (28/9/2020).

Lebih lanjut, dia meminta masyarakat untuk dapat melakukan kegiatan nonton G30S/PKI di rumah masing-masing.

"Sekali lagi Polri tidak akan mengeluarkan izin untuk keramaian. Kalau mau nonton ya silahkan nonton masing-masing," katanya.

PA 212 : Desak Stasiun TV Putar G30S/PKI

Artikel lain Tribunnews.com mengabarkan, Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212 Ustadz Slamet Maarif mengatakan pihaknya mendesak Polri untuk meminta TV pemerintah dan swasta memutar kembali film G30S/PKI. 

"Harusnya Polri ikut mendesak TV pemerintah ataupun swasta untuk putar kembali film G30S/PKI," ujar Slamet Maarif, ketika dihubungi Tribunnews.com, Senin (28/9/2020). 

Slamet Maarif menegaskan sikap pihaknya agar tak terjadi kerumunan massa dalam menonton G30S/PKI yakni dengan menayangkannya melalui televisi. 

"Makanya kita sudah minta agar semua TV tayangkan film G30S/PKI agar masyarakat nonton dari rumah masing-masing, sehingga tidak ada kerumunan massa," jelas Slamet Maarif. 

Mahfud MD Nonton YouTube

Tribunnews.com memberitakan, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD memberi tanggapan terkait polemik pemutaran film Pengkhiatan G30S/PKI.

Menurut Mahfud, tidak ada pihak yang melarang masyarakat untuk menonton film G30S/PKI.

Selain itu, tidak ada pula larangan bagi stasiun televisi untuk menayangkan film yang disutradarai Arifin C. Noer tersebut.

"Mengapa soal pemutaran film Pengkhianatan G 30 S/PKI diributkan? Tdk ada yg melarang nonton atau menayangkan di TV," tulis Mahfud di akun twitternya @mohmahfudmd,"  tulis Mahfud di akun twitternya, @mohmahfudmd, Minggu (27/9/2020).

Baca: Kontroversi Nobar Film G30S: Dihentikan Letjen TNI Yunus Yosfiah, Diwajibkan Lagi Jenderal Gatot

Mahfud melanjutkan, masyarakat yang ingin menonton film tersebut juga bisa menontonnya di Youtube dan bisa dilakukan kapan saja.

Mahfud mengaku baru saja menonton film tersebut di Youtube.

"Mau nonton di Youtube jg bs kapan sj, tak usah nunggu bln September. Semalam sy nonton lg di Youtube," cuitnya lagi.

Mahfud kemudian menyinggung Menteri Penerangan di era Presiden BJ Habibie, Yunus Yosfiah.

Mahfud mengungkapkan, Yunus Yosfiah juga tidak melarang pemutaran film tersebut, tetapi hanya tidak mewajibkan.

"Dulu Menpen Yunus Yosfiyah jg tak melarang, tp tdk mewajibkan," tulisnya. 

Sementara berita lain di Tribunnews.com menuliskan, seperti tahun-tahun sebelumnya, menjelang tanggal 30 September, film drama dokumenter penumpasan pengkhianatan G30S/PKI karya sutradara Arifin C Noer selalu menjadi pembicaraan masyarakat.

Tahun ini pun pemutaran film tersebut kembali menimbulkan pro kontra, salah satunya muncul lantaran pernyataan mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo.

Dalam sebuah wawancara, Gatot yang kini bergabung dalam organisasi masyarakat KAMI menyebut bahwa dirinya dicopot sebagai Panglima TNI pada tahun 2017 lantaran bersikukuh menginstruksikan seluruh jajaran TNI memutar atau menonton film G30S/PKI.

"Saat itu saya punya sahabat dari salah satu partai, saya sebut saja PDIP. Dia bilang 'Pak Gatot hentikan itu (perintah nonton film G30S/PKI). Kalau tidak, pasti Pak Gatot akan diganti'. Saya bilang terima kasih, justru saya gas karena ini adalah benar-benar berbahaya. Dan benar-benar saya diganti," kata Gatot di akun channel Youtube Hersubeno Arief.

Gatot menyebut kemungkinan bangkitnya PKI di Indonesia bukan hal yang tidak mungkin. 

Karena itu, ia kembali meminta Presiden Jokowi menyerukan film itu diputar di lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga penyiaran publik, khususnya TVRI.

Sejumlah kelompok mendukung usulan Gatot itu. Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti-Komunis (ANAK) NKRI bahkan tetap berencana menyelenggarakan nonton bareng film G30SPKI pada 30 September 2020 malam.

(Tribunnews.com/ Chrysnha, Igman Ibrahim, Vincentius Jyestha, Daryono)