Tribun

Omnibus Law Cipta Kerja

PKS Tolak Usul Pemerintah Terkait Perizinan Berusaha di Sektor Pendidikan dalam RUU Cipta Kerja

anggota Panja RUU Cipta Kerja dari Fraksi PKS, Mulyanto, mendesak pemerintah mencabut secara keseluruhan pasal terkait pendidikan.

Penulis: chaerul umam
Editor: Johnson Simanjuntak
PKS Tolak Usul Pemerintah Terkait Perizinan Berusaha di Sektor Pendidikan dalam RUU Cipta Kerja
Azka/man (dpr.go.id)
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. 

"Ini adalah tugas pemerintah, sebagai representasi dari negara. Negara tidak boleh melepas tanggung-jawabnya dalam masalah pendidikan ini dan menyerahkannya pada mekanisme pasar, melalui prinsip laba dan liberalisasi pendidikan. Pendidikan itu bukan komoditas industri jasa. Ini adalah soal tanggung-jawab sosial negara dan kita semua bagi masa depan negeri ini," ucap Mulyanto.

"Karenanya PKS menolak komersialisasi pendidikan dengan semangat liberal-kapitalistik, yang menjadikan pendidikan sebagai barang dagang komersil industri jasa, yang longgar bagi lembaga pendidikan asing," imbuhnya.

Fraksi PKS menilai pemerintah terkesan memaksakan diri dengan penambahan norma baru ini.

Padahal sebenarnya, sektor pendidikan ini tidak terkait langsung dengan upaya membangun kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif serta penciptaan lapangan kerja, yang menjadi inti dari RUU Cipta Kerja.

Menurutn Mulyanto, seharusnya pemerintah tidak menambah norma baru terkait Perizinan Berusaha tersebut.

"Tifak harus juga kita menyamakan nomeklatur perizinan di sektor pendidikan dengan Perizinan Berusaha. Karena kita telah sepakat, bahwa sektor pendidikan tidak masuk dalam sektor berusaha, sehingga tidak memerlukan Perizinan Berusaha. Biarlah sektor pendidikan diatur secara penuh dalam UU Eksisting yang ada," pungkas Mulyanto.

Ikuti kami di
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas