Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Kesehatan RI menerbitkan Surat Edaran tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan real-time polymerase chain reaction (RT PCR) yakni Rp 900ribu.

Surat bernomor HK.02.02/I/3713/2020 tertanggal 5 Oktober 2020 itu ditandatangani oleh Plt. Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan , Prof. Dr. H. Abdul Kadir, PHD, Sp.THT-KL (K), MARS.

"Pemeriksaan RT-PCR yang dilakukan oleh Rumah Sakit atau laboratorium saat ini memiliki tarif yang bervariasi, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi seluruh pihak terkait dalam pelayanan pemeriksaan RT-PCR. Berdasarkan hal itu, pemerintah perlu menetapkan standar tarif pemeriksaan RT-PCR dengan pembertimbangkan komponen jasa pelayanan, komponen bahan habis pakai, dan reagen, komponen administrasi dan

Baca: Fasilitas Mobile PCR Lab Standar Protokol WHO Agar Tes Covid-19 Lebih Cepat

komponen lainnya," tulis SE yang diterima Tribunnews.com, Senin (5/10/2020).

Sebelumnya, pada Jumat lalu, Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), mengumumkan batasan tarif tersebut.

Dalam konferensi pers yang digelar virtual, disampaikan pemberlakuan batasan tarif berlaku setelah diterbitkan Surat Edaran Menteri Kesehatan.

Sehingga dengan terbitnya SE tersebut, rumah sakit maupun laboratorium klinik di seluruh Indonesia diharapkan melakukan penyesuaian tarif.

Baca: Politisi Gerindra Sebut Daripada untuk PNM JIwasraya, Uang Rp 20 T Dibelikan Alat PCR

Nantinya dalam pelaksanaanya Dinas kesehatan provinsi, kabupaten dan kota harus melakukan pengawasan pemberlakuan pelaksanaan batas tarif tertinggi untuk pemeriksaan real time PCR sesuai dengan kewenangan masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Evaluasi terhadap batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan real-time polymerase chain reaction (RT PCR) secara periodik akan dilakukan oleh Kemenkes dan BPKP.