Tribun

UU Cipta Kerja

Mendagri Dukung Upaya Sosialisasi UU Cipta Kerja Secara Transparan Ke Daerah

Mendagri Tito Karnavian akan memberikan soft copy UU Cipta Kerja untuk disebarkan kepada pemerintah daerah (Pemda) dan Forkopimda.

Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Theresia Felisiani
Mendagri Dukung Upaya Sosialisasi UU Cipta Kerja Secara Transparan Ke Daerah
Dok Kemendagri
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian mengatakan dokter yang bertugas di Puskesmas merupakan garda terdepan dalam penanganan Covid-19. 

Selain untuk menjaga keamanan, hal tersebut guna menangkal penyebaran berita palsu atau hoaks yang beredar di masyarakat.

“Tugas kita adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan cara memberi pengertian tentang latar belakang UU Cipta Kerja ini tentang materi-materi yang sebenarnya dibandingkan dengan yang hoaks, dan tentang manfaat apa yang akan diperoleh dari UU Cipta Kerja,” jelasnya.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD dalam webinar evaluasi 15 tahun pelaksanaan Pilkada: Capaian dan Tanggapan yang disiarakan kanal YouTube CSIS Indonesia, Rabu (14/10/2020). / capture video
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD dalam webinar evaluasi 15 tahun pelaksanaan Pilkada: Capaian dan Tanggapan yang disiarakan kanal YouTube CSIS Indonesia, Rabu (14/10/2020). / capture video (Tribunnews.com/Fransiskus Adhiyuda)

Menko Polhukam juga menambahkan bahwa yang melatar belakangi Presiden Joko Widodo merancang UU Cipta Kerja, adalah perlunya melakukan terobosan dalam memangkas proses panjang dimeja-meja birokrasi, terutama soal izin usaha yang terlalu berbelit-belit.

"Jadi, saat itu kalau orang ingin membuat izin usaha, baik dari dalam maupun luar negeri harus melalui banyak meja, sehingga bisa terjadi pungli, kalau tidak izin nya tidak akan keluar," tegas Mahfud MD.

“Sehingga, pada waktu itu diselesaikanlah satu UU, dan ternyata UU yang lain masih ada yang menghambat dan banyak undang-undang yang saling terkunci. Itulah sebabnya muncul gagasan Omnibus Law, satu UU yang menyelesaikan problem antar berbagai UU di dalam satu UU, idenya dulu seperti itu,” lanjutnya

Selain dihadiri langsung oleh Menkopolhukam, rapat tersebut turut dihadiri Menko Perekonomian dan Menaker.

Menteri Keuangan, Menteri LHK, Menteri ATR/Kepala BPN, dan Menkumham, Wakil Jaksa Agung, Kababinkum TNI, Wakil Irwasum Kapolri, dan Sestama BIN yang turut hadir secara virtual, bersama-sama memberikan materi.

Ikuti kami di
  Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas