Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

UU Cipta Kerja

TB Hasanuddin: Indonesia Menganut Sistem Presidensial, Tak Mengenal Mosi Tidak Percaya

Kalimat Mosi Tidak Percaya ini digaungkan oleh berbagai elemen buruh dan mahasiswa sebagai luapan ketidakpuasan

TB Hasanuddin: Indonesia Menganut Sistem Presidensial, Tak Mengenal Mosi Tidak Percaya
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Aparat kepolisian menembakkan gas air mata ke arah massa aksi saat demonstrasi di Gambir, Jakarta, Selasa (13/10/2020). Demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja berakhir ricuh. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin menyoroti kalimat "Mosi Tidak Percaya" yang diserukan pengunjuk rasa dalam aksi menolak UU Cipta Kerja yang baru disahkan.

Kalimat Mosi Tidak Percaya ini digaungkan oleh berbagai elemen buruh dan mahasiswa sebagai luapan ketidakpuasan terhadap pemerintah.

"Mosi tidak percaya ini berlaku di negara dengan sistem pemerintahan parlementer. Sedangkan Indonesia menganut sistem presidensial bukan parlementer," kata Hasanuddin dalam keterangannya, Rabu (14/10/2020).

Baca juga: Demo Berakhir Ricuh, Perusuh Lempar Bola Kasti Berisi Cairan Kimia

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu menegaskan, kalimat mosi tidak percaya yang didengungkan demonstran juga tidak dapat melengserkan Presiden Joko Widodo.

Sebab, kata Hasanuddin, sistem presidensial memiliki mekanisme berbeda dari sistem parlementer untuk melengserkan kepala pemerintahan.

"Tidak mudah menurunkan presiden pilihan rakyat. Proses pemakzulan presiden cukup sulit," ucap Hasanuddin.

Baca juga: AHY Akui Dapat Serangan Akun Bodong, hingga Dituduh Jadi Dalang Demo UU Cipta Kerja

Hasanuddin mengatakan Indonesia memang memiliki parlemen, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), namun terdapat perbedaan dengan tugas dari parlemen dengan sistem parlementer.

Menurutnya, mosi tidak percaya (dalam politik) adalah pernyataan tidak percaya dari DPR kepada kebijakan pemerintah.

Hal ini dikaitkan dengan hak-hak DPR pasal 77 ayat 1 UU 27/2009 yakni interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat.

Baca juga: Setelah SBY, Giliran Anaknya AHY yang Merasa Dituduh Jadi Dalang Demo UU Cipta Kerja

Halaman
123
Penulis: chaerul umam
Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas