TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto sudah tiba di Amerika Serikat (AS) dalam rangka kunjungan kerja. Prabowo akan berkegiatan di AS dari 15 sampai 19 Oktober.

Juru bicara Menhan Prabowo Subianto, Dahnil Aznar Simanjuntak, mengabarkan Prabowo tiba di AS
dan akan menjalani sejumlah kegiatan di sana.

Prabowo berada di AS sejak Kamis (15/10/2020) waktu setempat hingga 19 Oktober 2020 mendatang. "Pak Prabowo sudah di Amerika," ujar Dahnil.

Kunjungan Prabowo Subianto ke negara Paman Sam atas undangan Menhan AS, Mark Esper.

Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Andre Rosiade menilai wajar jika ada pro-kontra terhadap pemberian visa terhadap Prabowo Subianto.

Andre menegaskan saat ini tidak ada kasus hukum yang melibatkan Prabowo Subianto."Pak Prabowo kan statusnya saat ini adalah orang yang bebas secara hukum," kata Andre.

Prabowo akan melanjutkan kerja sama kedua negara yang selama ini sudah dijalin.

Dahnil menambahkan, Prabowo akan menemui sejumlah tokoh terkait pertahanan selama berada di Amerika Serikat.

"Melanjutkan berbagai kerja sama yang sudah dilakukan selama ini, bertemu dengan banyak
pihak terkait dengan pertahanan di Amerika Serikat," ujarnya.

"Yang jelas, Pak Prabowo di Amerika Serikat memenuhi undangan pemerintah Amerika Serikat,
kemudian memperkuat kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Amerika Serikat," lanjut Dahnil.

Amnesty Internasional menyurati Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo membatalkan
pemberian visa pada Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto.

Selain bertemu Menteri Pertahanan Mark Esper Prabowo juga akan menemui Ketua Kepala Gabungan Staf AS Mark Milley.

Andre menegaskan, keberangkatan Prabowo Subianto juga sudah direstui oleh Presiden Joko Widodo
(Jokowi).

"Jadi intinya kunjungan Pak Prabowo ini adalah tugas negara, untuk membahas kerja sama Indonesia
dan Amerika. Di mana tentunya kunjungan Pak Prabowo ini akan bermanfaat bagi kepentingan bangsa
Indonesia," ucap Andre.

"Undangan untuk Prabowo Subianto harus dibatalkan jika memberikan kekebalan terhadap kejahatan
yang dituduhkan kepadanya," demikian kutipan yang tertulis dalam surat tersebut yang diterima dari
keterangan resmi Amnesty Internasional, Rabu (14/10/2020) lalu.

"Kami mendesak Anda untuk mengklarifikasi bahwa visa yang diberikan kepada Prabowo Subianto tidak
memberikan kekebalan dalam bentuk apa pun, dan memastikan jika dia datang ke Amerika Serikat, dia
akan secepatnya diperiksa dengan benar."

"Jika buktinya mencukupi, membawanya ke pengadilan meminta pertanggungjawaban atas kejahatan di bawah hukum internasional."

"Jika visa yang diberikan kepada Prabowo Subianto memberikan kekebalan selama di Amerika Serikat,
visa tersebut harus dicabut untuk memastikan bahwa Amerika Serikat memenuhi kewajiban domestik
dan internasional. Memastikan mereka bertanggungjawab atas penyiksaan akan dibawa ke depan
hukum," lanjut petikan surat tersebut.

Amnesty menyatakan, Prabowo Subianto adalah  mantan jenderal Indonesia yang sudah
dilarang untuk memasuki wilayah Amerika Serikat sejak tahun 2000 karena tuduhan keterlibatannya
secara langsung dalam pelanggaran hak asasi manusia.

Prabowo Subianto merupakan mantan menantu mendiang Presiden Soeharto, pemimpin berlatar belakang militer yang memerintah di Indonesia selama 31 tahun dari 1967 sampai 1998.

Dia bertugas sebagai komandan pasukan khusus di bawah Soeharto dan terlibat dalam kejahatan
terhadap hak asasi manusia, termasuk penculikan aktivis pro-demokrasi selama beberapa bulan
menjelang berakhirnya pemerintahan Soeharto.

Baca juga: Sempat Dicekal AS, Meutya Hafid: Menhan Prabowo Diterima Baik di Amerika

Penyelidikan independen resmi yang diberikan mandat untuk menyelidiki pelanggaran serius terhadap
hak asasi manusia di tahun 1998 menyimpulkan bahwa Prabowo Subianto sebagai komandan pasukan
khusus sadar akan pelanggaran tersebut, dan bertanggungjawab secara penuh atas penculikan aktivis
pro-demokrasi di tahun 1997-1998.

Baca juga: Kunjungan Prabowo ke Amerika Dikritik Senator AS Tapi Dibela Pejabat Tinggi Pentagon

Tuduhan terhadap Prabowo Subianto tidak pernah diadili di pengadilan.

Keputusan Pemerintah AS di tahun 2000 yang memasukkan Prabowo Subianto ke daftar hitam karena pelanggaran hak asasi manusia merepresentasikan komitmen yang sangat penting terhadap hak asasi
manusia.

Kebijakan Pemerintah AS selama 20 tahun terakhir telah membawa harapan dan pertolongan
bagi korban yang mengalami penyiksaan dan perlakuan buruk lain di bawah satuan yang dipimpin
Prabowo Subianto.

Surat tersebut ditandatangani perwakilan lembaga Amnesty International USA, Amnesty International
Indonesia, Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Public Interets Lawyer Network
(Pil-Net), Asia Justice and Rights (AJAR), Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM), Imparsial,
Public Virtue Institute, Setara Institute, Indonesia Corruption Watch (ICW), Lembaga Bantuan Hukum
(LBH) Jakarta, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan LBH Pers. (tribun
network/mam/sen/git)