TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggapan bahwa UU Cipta Kerja merugikan pekerja atau buruh adalah keliru. Dengan investasi yang masuk, justru peluang kerja otomatis akan besar.

Sekretaris Dewan Pakar Partai Nasdem, Hayono Isman menyatakan, Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK) bertujuan membuka peluang lapangan kerja seluas-luasnya, karena dirancang untuk mempermudah investasi.

Hayono menyebutkan, melalui regulasi baru Koperasi dan UMKM, lapangan kerja diharapkan lebih terwujud, apalagi di masa pandemi Covid-19, banyak pekerja yang terkena PHK dan mencari lapangan kerja baru.

"UMKM dan koperasi dapat menampung mereka. Ini yang kurang dipahami banyak kalangan, juga oleh mahasiswa dan perguruan tinggi," ujar Hayono Isman ketika membuka seri ke-3 Focus Group Discussion (FGD) Dewan Pakar Nasdem yang membahas Klaster Koperasi dan UMKM dalam UU CK di Jakarta, Jumat (16/10/2020) malam.

Hayono mengungkapkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah Kepala Negara yang sangat menghayati kehidupan masyarakat banyak, terutama nelayan, petani, dan perajin.

Sebenarnya apa yang dipikirkan dan sering diucapkan Presiden mengenai kehidupan rakyat, itu mestinya bisa dinaungi dalam koperasi dan UMKM.

"Sayangnya, sampai saat ini koperasi masih dianggap pecundang, dan maaf, sering disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk mengambil keuntungan sendiri, bukan untuk kepentingan bersama. Ini tantangan bagi Menteri Koperasi dan UMKM untuk menjadikan koperasi bukan sebagai kumpulan orang pecundang," ujar Hayono.

Dikemukakan Hayono, pihaknya berharap dengan disahkannya UU CK, yang memuat aturan baru mengenai koperasi dan UMKM, maka koperasi bukan lagi menjadi kumpulan orang pecundang melainkan mereka yang diberdayakan menjadi kumpulan orang-orang yang sukses, seperti koperasi di negara maju.

"Jadi, kita harus mengubah citra atau image koperasi, bukan lagi sebagai perkumpulan orang yang selama ini distigma selalu meminta bantuan pada pemerintah, tetapi koperasi harus menjadi perkumpulan orang-orang yang tangguh untuk kemajuan bersama," kata Hayono.

Dewan Pakar Partai Nasdem menggelar FGD seri ke-3 membedah Klaster Koperasi dan UMKM dalam UU CK dengan menampilkan narasumber Deputi Bidang Pembiayaan, Kemenkop dan UMKM, Hanung Harimba Rachman, Anggota Dewan Pakar Partai Nasdem, Habib Mohsen Al-Hinduan serta Dubes RI untuk Tanzania Prof Ratlan Pardede.

Baca juga: Dinas LH DKI Kumpulkan 1,2 Ton Sampah Pascademo Tolak UU Cipta Kerja di Jakarta

FGD seri ke-3 dipandu oleh Dr Rino Wicaksono dan dihadiri, Ketua Dewan Pakar yang juga Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, Dhinie Tjokro yang baru saja selesai sebagai Dubes RI di Ekuador, juga Astari Rasyid eks Dubes Ri di Bulgaria, pakar ahli pertahanan Connie Rahakundini dan Rr Tutiek Setia Murbi profesonal pertanahan dan diiukti 16 Anggota Dewan Pakar secara hybrid, di lokasi dan via zoom.

Sependapat dengan Hayono Isman, Anggota Dewan Pakar Partai Nasdem, Habib Mohsen Al-Hinduan mengatakan, Presiden Jokowi punya pikiran dan pandangan yang sangat luas dan jauh ke depan. Karena itu Beliau memikirkan bagaimana kemajuan ekonomi rakyat.

"Untuk mewujudkan keinginan itu, Presiden memang tidak bisa bekerja sendiri, harus didampingi tim yang sejalan, dalam hal ini Menteri Kabinet yang berpikir danbekerja keras mewujudkan itu. Nah, dengan adanya UU CK ini Menkop-UMKM dapat memajukan koperasi dan UMKM," katanya.

Habib mengingatkan, regulasi baru yang memudahkan bagi pendirian dan perizinan koperasi dan UMKM harus diimplementasikan dalam PP dan aturan lain agar mudah diterapkan di lapangan.

"Di samping itu perlu pembimbingan dan juga pengawasan, jika dilepas seperti sekarang, maka tidak akan maju," kata Habib.

Mempermudah Serta Melindungi

Deputi Bidang Pembiayaan Kemenkop-UMKM, Hanung Harimba Rachman menjelaskan esensi klaster Koperasi dan UMKM dalam UU CK ini yang pada intinya memberi kemudahan dan memberi perlindungan baik bagi usaha koperasi maupun UMKM, terutama kemudahan dalam pendirian badan usaha, perizinan.

Dalam diskusi juga berkembang usulan agar biaya pendirian akte baik koperasi maupun UMKM di notaris agar diturunkan semurah mungkin.

Selain itu laporan pajak juga dipermudah pengisiannya. Artinya, harus ada semangat untuk mengandeng para notaris dan Ditjen Pajak.

Begitu juga Prof. Ratlan Pardede mengatakan, UU CK, khususnya mengenai klaster Koperasi dan UMKM diharapkan menjadi solusi atas persoalan klasik koperasi di Tanah Air dan UMKM.

"UU CK ini harus mampu meningkatkan kinerja dan daya saing koperasi dan UMKM ke depan, karena itu dibutuhkan aturan turunan yang jelas dan rinci yang membela kepentingan koperasi dan UMKM," kata Ratlan.

Baca juga: Menteri Agraria : Lima RPP Turunan UU Cipta Kerja yang Disiapkan Hampir Rampung

Menurut Ketua Dewan Pakar Partai Nasdem, Siti Nurbaya seri FGD akan berlanjut, sesuai dengan klaster-klaster dalam UU CK ini.

Langkah ini ditempuh untuk merespon keinginan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh agar Nasdem memberikan masukan secara detil untuk pembuatan aturan turunana UU CK, baik Peratura Pemerintah maupun regulasi lainnya agar implementasi UU CK nanti lebih mulus, di samping meluruskan berbagai anggapan keliru masyarakat soal UU CK ini.

"Dari Dewan Pakar akan kami serahkan ke Ketua umum dan selanjutnya Ketua umum akan menyampaikan pokok pikiran dan masukan-masukan Nasdem ini kepada Pemerintah," ujar Siti Nurbaya.