TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Ketua Bawaslu RI, Abhan mengatakan aparat penegak hukum di daerah masih takut membubarkan kampanye pasangan calon petahana.

Meskipun Bawaslu telah menyatakan bahwa kegiatan paslon tersebut melanggar ketentuan protokol kesehatan.

"Meskipun Bawaslu sudah menyatakan ini bersalah mari kita bubarkan, tapi ada beban psikis dari kepolisian dan satpol PP kemudian saling lempar. Diminta Bawaslu sendiri saja yang lakukan pembubaran, karena dia melihat ini incumbent, ini petahana," kata Abhan dalam diskusi virtual LHKP PP Muhammadiyah, Rabu (21/10/2020).

Abhan menyebut banyak dari aparat penegak hukum di daerah masih tidak tegas melihat pelanggaran di lapangan.

Baca juga: Bawaslu Terbitkan 6 Rekomendasi Diskualifikasi Calon Petahana Karena Politisasi Bansos Covid-19

Mereka mengalami beban psikologis jika diminta membubarkan kampanye paslon petahana.

Sekalipun paslon yang bersangkutan sudah dinyatakan bersalah.

Padahal kata dia, Kapolri telah mengeluarkan maklumat untuk membubarkan kerumunan di tengah pandemi Covid-19.

Presiden juga menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan Covid-19.

Dua regulasi itu semestinya dipatuhi dan menjadi pegangan kepolisian dalam melakukan tindakan di lapangan.

Mengetahui kenyataan itu, Abhan tak habis pikir jika Bawaslu tidak ada.

"Andaipun tidak ada Bawaslu, mau dikemanakan maklumat Kapolri yang menyebut kalau ada kerumunan dibubarkan. Mau dikemanakan Inpres 6 Tahun 2020 yang menyebut polisi harus bertindak apa," tegasnya.

"Inilah problem di lapangan. Kalau ini dibebankan kepada penyelenggara, tentu kami nggak akan mampu menghadapi begitu banyak kerumunan massa sampai 500 - 1000 misalnya," ucap Abhan.