Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang jatuh pada 20 Oktober 2020 kemarin dinilai lebih banyak diwarnai dengan kegaduhan dan kegagapan.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Sukamta.

Sukamta mengatakan kondisi ini menyebabkan negara dan rakyat berjalan tanpa arah, padahal Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi yang cukup berat akibat pandemi.

Baca juga: Setahun Pemerintahan Jokowi-Maruf, Politikus Demokrat Sebut Penegakan Hukum Mundur Jauh

"Para menteri pembantu presiden pada periode ini kesannya hanya pandai bikin gaduh. Ada pak Menag yang buat pernyataan larangan cadar dan celana cingkrang, kemudian juga wacanakan sertifikasi penceramah.

Kemudian disusul Pak Mendagri soal wacana Pilkada tak langsung, Pak Menkumham yang buat pernyataan kaitkan kejahatan banyak terjadi di daerah miskin," ujar Sukamta, dalam keterangannya, Rabu (21/10/2020).

Baca juga: Terjaring Bakal Demo UU Cipta Kerja, Polisi Temukan Remaja Bawa Bom Molotov, Bendera Palestina, Batu

"Dan masih banyak lagi menteri yang buat kegaduhan di publik karena statemennya. Termasuk pak Menkes yang sering buat pernyataan yang terkesan sepelekan virus corona.

Kegaduhan ini berimbas kepada kegaduhan di media sosial juga di masyarakat. Sementara kinerja menteri tidak jelas karena tertutup pernyataan kontroversi," imbuhnya.

Sukamta memandang banyaknya kegaduhan akan berimbas kepada sulitnya Indonesia mengatasi situasi ekonomi yang sudah buruk. Apalagi, dia memandang pemerintah terlihat gagap dalam menangani pandemi.

"Sejak awal pemerintah sudah terlihat tidak punya konsep, lemah dalam melakukan 3T (testing, tracing, dan treatment). Menurut worldometers jumlah tes yang dilakukan di Indonesia baru 15 per 1000 penduduk, kalah dari Filipina 39 per 1000 penduduk dan India 60 tes per 1000 penduduk. Sekarang yang paling diandalkan vaksin impor. Jika pandemi tidak cepat diatasi, ekonomi akan lebih sulit dipulihkan," kata dia.

Anggota Komisi I DPR RI itu menuturkan satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf bisa dikatakan gagal memenuhi target pembangunan, terutama di sektor ekonomi.

Menurutnya pandemi Covid-19 tidak bisa menjadi alibi atas kegagalan penuhi target. Karena sebelum pandemi datang, kinerja ekonomi sudah kedodoran.

Dia merujuk pada target pertumbuhan ekonomi 5,3 persen di 2019 yang tidak tercapai, tercatat hanya 5,02 persen. Selain itu selama 6 tahun pemerintahan Jokowi, diketahui utang telah bertambah Rp2.833,14 triliun sehingga menurut BI total per Agustus 2020 utang Indonesia mencapai Rp6.093 triliun.

"Sementara banyak petani dan nelayan yang menjerit karena harga jual yang sangat rendah baik sebelum dan saat pandemi. Saat ini yang jadi fokus pemerintah kejar tayang cari investor supaya ekonomi bisa segera pulih dengan Omnibus UU Cipta Kerja," jelasnya.

Dengan evaluasi dari berbagai pihak dalam satu tahun masa pemerintahannya, Sukamta berharap pemerintah segera menyadari kelemahan dan kekeliruan yang terjadi.

"Pilihannya hanya satu harus segera berbenah, selesaikan persoalan prioritas saat ini yaitu pandemi, perkuat ekonomi rakyat dan siapkan lompatan dengan inovasi berbasis teknologi. Orientasi pemerintah harus jadikan Indonesia negeri produsen, bukan mengandalkan utang, investasi asing dan impor seperti yang terjadi selama ini," tandasnya.