Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus PKS Mardani Ali Sera menyoroti lemahnya penegakan hukum hingga penanganan pandemi Covid-19, yang dilakukan pemerintahan Jokowi-Maruf Amin dalam satu tahun ini.

"Salah satu catatan besar kepemimpinan pak Jokowi terletak pada masalah penegakan hukum. Dapat dilihat pada kinerja KPK sampai Kejaksaan Agung dalam menangani kasus Djoko Tjandra," ujar Mardani, Jakarta, Rabu (21/10/2020).

Menurutnya, peranan KPK lebih sibuk dengan berita naiknya gaji pimpinan dan rencana pemberian mobil dinas yang sebenarnya bertentangan dengan konsep single salary-nya KPK.

Baca juga: Menteri LHK Cerita Upaya Cegah Kebakaran Hutan Saat Momen Pidato 17 Agustus Jokowi

"Lalu penanganan kasus Djoko Tjandra yang belum membongkar semuanya, kian menunjukkan kondisi penegakan hukum yang masih jauh dari harapan," ucap Mardani.

Selain itu, kata Mardani, kebebasan berekspresi juga menjadi catatan buruk, di mana Kontras mencatat setidaknya ada 157 kasus selama 1 tahun ini.

"Sejumlah aktivis ditangkap atas tuduhan melanggar UU ITE, UU yang kerap menjadi dasar penangkapan. Seharusnya dudukkan proporsinya sesuai dengan hak dasar kebebasan menyampaikan pendapat dan hal berserikat," katanya.

Baca juga: Kata Moeldoko, Jokowi Tegur Semua Kementerian Karena Komunikasi yang Jelek soal UU Cipta Kerja

"Belum lagi skandal Omnibus Law UU Cipta Kerja yang memicu reaksi publik hingga hari ini," sambungnya.

Mardani menyebut, terlihat jelas tidak diinternalisasinya nilai-nilai demokrasi dalam tata kelola pemerintahan dalam proses legislasi, yang seharusnya menjadi wadah penampung aspirasi publik.

"Pembahasan selama pandemi membuat terbatasnya partisipasi masyarakat dalam memberi masukan, koreksi, maupun penyempurnaan UU tersebut, bahkan cenderung tertutup minim transparansi," kata Anggota Komisi II DPR itu.

Baca juga: Gatot Nurmantyo Evaluasi 1 Tahun Pemerintahan Jokowi - Maruf Amin, Bahas Kemiskinan hingga Utang

Penanganan Covid-19 yang pemerintah lakukan, kata Mardani, tidak sistematis dan tidak diikuti dengan kebijakan publik berbasis sains.

"Kerap kali mengotak-atik Gugus Tugas ketimbang memperkuat Kemenkes dan Kemendagri. Imbasnya angka Covid-19 kian mengkhawatirkan," ujarnya.

"Mungkin pak Jokowi sudah bekerja keras, tapi sebagian Kementerian terlihat gagap dan hilang fokus. Secara umum nilai yang didapat 5 dari skala 10 untuk satu tahun kepemimpinan pak Jokowi dan Kyai Ma’ruf," sambung Mardani.