Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

52,5 Persen Masyarakat Tak Puas, Pengamat : Tahun Kedua dan Seterusnya Harus Jadi Pembuktian Jokowi

Tahun kedua dan seterusnya harus jadi tahun pembuktian Jokowi terutama recovery ekonomi, penanganan corona, dan tak lagi buat keputusan kontroveri.

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Theresia Felisiani
zoom-in 52,5 Persen Masyarakat Tak Puas, Pengamat : Tahun Kedua dan Seterusnya Harus Jadi Pembuktian Jokowi
Tribun Jabar/Gani Kurniawan
Cucu (42), pedagang pigura, mengganti bingkai foto Wakil Presiden, Jusuf Kalla dengan bingkai foto Wakil Presiden RI periode 2019-2024, Ma'ruf Amin yang baru dilantik berpasangan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada bingkai pigura permintaan pembeli, di lapaknya di Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (21/10/2019). Pascapelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI, Minggu (20/10/2019), bingkai foto Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mulai banyak dijual, terutama bingkai foto Ma'ruf Amin yang laris manis terjual karena baru. Cucu, pada hari pertama berhasil menjual lebih dari 200 bingkai foto Jokowi-Ma'ruf Amin berbagai ukuran dengan harga mulai Rp 10.000 hingga Rp 200.000 per lembar, belum termasuk harga pigura. Pembeli kebanyakan berasal dari instansi, kantor, dan sekolah. Tribun Jabar/Gani Kurniawan 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hasil survei Litbang Kompas menyatakan sebanyak 52,5 persen responden tidak puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam satu tahun terakhir.

Terkait hal itu, analis politik UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno mengatakan tahun kedua dan seterusnya harus menjadi tahun pembuktian dari Jokowi dan Ma'ruf Amin.

"Tahun kedua dan seterusnya harus jadi tahun pembuktian Jokowi. Terutama recovery ekonomi, penanganan corona, dan tak lagi membuat keputusan kontroversial," ujar Adi, ketika dihubungi Tribunnews.com, Kamis (22/10/2020).

Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan kepada wartawan usai upacara pelantikan presiden dan wakil presiden 2019-2024 setibanya di Istana Merdeka Jakarta, Minggu (20/10/2019). Dalam keterangannya, Presiden Jokowi berterima kasih kepada TNI dan Polri yang sudah mengamankan pelantikan presiden dan wakil presiden sehingga suasana berlangsung kondusif. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan kepada wartawan usai upacara pelantikan presiden dan wakil presiden 2019-2024 setibanya di Istana Merdeka Jakarta, Minggu (20/10/2019). Dalam keterangannya, Presiden Jokowi berterima kasih kepada TNI dan Polri yang sudah mengamankan pelantikan presiden dan wakil presiden sehingga suasana berlangsung kondusif. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Adi menegaskan soal isu reshuffle yang kembali bergaung tak akan berguna di masa pandemi Covid-19.

Menurutnya opsi reshuffle tak akan efektif jika tak ada perbaikan ekonomi dan penanganan Covid-19 yang baik.

Oleh karena itu, Adi menekankan pemerintah sebaiknya fokus kepada bidang ekonomi, terutama terkait UU Cipta Kerja yang menjadi polemik.

Dia mengatakan pemerintah harus membuktikan UU Cipta Kerja tersebut dapat menjadi obat atau solusi atas masalah-masalah yang muncul di tengah pandemi.

Berita Rekomendasi

"Khusus bidang ekonomi, UU Omnibus Law Cipta Kerja harus jadi obat mujarab yang banyak faedahnya bagi bangsa dan rakyat. Investor berbondong-bondong datang ke Indonesia, lapangan kerja baru, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan income rakyat. Ini kunci utamanya," kata dia.

"Reshuffle tak akan ada guna jika tak ada perbaikan ekonomi dan penanganan corona yang baik. Makanya harus dibuktikan bahwa UU Omnibus Law Cipta Kerja bisa menggerakkan ekonomi Indonesia," pungkas Adi.

Wakil Presiden terpilih Maruf Amin saat mengucapkan sumpah jabatan pada acara Sidang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Masa Jabatan 2019-2024 di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (20/10/2019). Sidang Paripurna MPR dengan Agenda Tunggal Pengucapan Sumpah dan Pelantikan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia dan Ma'ruf Amim sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih periode 2019-2024.  Tribunnews/Jeprima
Wakil Presiden terpilih Maruf Amin saat mengucapkan sumpah jabatan pada acara Sidang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Masa Jabatan 2019-2024 di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (20/10/2019). Sidang Paripurna MPR dengan Agenda Tunggal Pengucapan Sumpah dan Pelantikan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia dan Ma'ruf Amim sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih periode 2019-2024. Tribunnews/Jeprima (Tribunnews/JEPRIMA)

Sebelumnya diberitakan, hasil survei Litbang Kompas menunjukkan, sebesar 46,3 persen responden merasa tidak puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wapres Ma’ruf Amin selama satu tahun terakhir.

Survei tersebut juga menunjukkan adanya responden yang merasa sangat tidak puas dengan persentase 6,2 persen.

Hasil itu didapat dari survei yang dilakukan terhadap 529 responden selama 14-16 Oktober 2020.

Di sisi lain, responden yang merasa puas sebanyak 39,7 persen.

Bahkan, 5,5 persen responden merasa sangat puas.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas