Bamsoet Minta Penyelenggara Pemilu Tindak Tegas Peserta Pilkada yang Langgar Protokol Kesehatan
Bamsoet mendesak KPU dan DKPP memperhatikan permintaan Mendagri menindak tegas peserta Pemilu yang melakukan pelanggaran khususnya penyelenggara.
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta ada tindakan tegas terhadap pelanggar aturan Pilkada 2020.
Sebab, masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran baik pelanggaran terhadap protokol kesehatan pencegahan Covid-19 maupun pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.
Merespons hal tersebut, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU), bersama Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memperhatikan permintaan Mendagri untuk menindak tegas peserta Pemilu yang melakukan pelanggaran, khususnya kepada jajaran penyelenggara yang melanggar aturan.
"Sebab apabila penyelenggara melakukan pelanggaran seperti terlibat politik transaksional, maka akan timbul konflik kepentingan karena sudah tidak ada unsur kepercayaan lagi terhadap penyelenggara," kata Bamsoet melalui keterangannya, Kamis (22/10/2020).
Bamsoet mendorong Bawaslu dan aparat keamanan meningkatkan tugas pengawasan terhadap protokol kesehatan dalam tahapan Pilkada, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tahapan Pilkada di Masa Pandemi Covid-19 khususnya di masa kampanye.
"Sebab masih terjadinya pelanggaran dalam tahapan Pilkada, dapat mengancam keselamatan publik dan kualitas Pilkada 2020," ujar Waketum Partai Golkar ini.
Baca juga: KPU Jamin Penyadang Disabilitas Dapat Melaksanakan Hak Konstitusionalnya Dalam Pilkada 2020
Baca juga: Mendagri: Pilkada 2020 Dijamin Tak Sebarkan Covid-19 Jika Ikuti Protokol Kesehatan
Bamsoet mengimbau, pemerintah bersama KPU dan Bawaslu dapat mengevaluasi setiap tahapan Pilkada 2020, khususnya tahapan kampanye serta mempertimbangkan secara matang pelaksanaan Pilkada 2020 apabila masih terus terjadi pelanggaran-pelanggaran.
Sehingga pemerintah bersama KPU dapat segera mengambil kebijakan yang baik dan efektif untuk mencegah terjadinya masalah dalam pelaksanaan Pilkada.
"Mengingat, Pilkada 2020 harus tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan masyarakat serta harus tetap berjalan sesuai asas Pemilu, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil," pungkas Bamsoet.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.