TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Luar Negeri Indonesia (Menlu RI) Retno Marsudi paparkan deretan program pelindungan warga negara Indonesia (WNI).

Hal ini bertepatan dengan setahun kabinet Indonesia Maju dan sebagai bagian dari akuntabilitas Kementerian Luar Negeri (Kemlu RI), khususnya selama masa pandemi Covid-19.

“Saya ingin menyampaikan apa-apa yang telah dilakukan diplomasi Indonesia dalam 1 tahun terakhir, khususnya di masa pandemi,” ujar Menlu dalam konferensi pers, Kamis (22/10/2020).

Untuk perlindungan WNI, selama satu tahun ini, hal-hal yang telah dilakukan antara lain pelaksanaan dua kali evakuasi dari Wuhan dan Kapal Diamond Princess di Yokohama dengan jumlah WNI yang dievakuasi mencapai 306 orang.

Baca juga: ICW Sebut 1 Tahun Pemerintahan Jokowi-Maruf Amin Sukses Mengebiri KPK

Kemudian fasilitasi repatriasi WNI dari 62 negara, dengan total 158.446 orang, termasuk ABK WNI dan Jamaah Tabligh dari berbagai belahan dunia.

“Selanjutnya pemberian bantuan logistik kepada WNI paling rentan sebanyak 531,533 paket,” ujar Menlu

Kemlu melalui perwakilannya juga telah melakukan pendampingan dan bantuan bagi 1.654 WNI yang positif terinfeksi covid yang tersebar di 61 negara/wilayah dan 29 kapal.

Perwakilan RI di luar negeri juga melakukan pembebasan 29 WNI dari ancaman hukuman mati, serta membebaskan 6 WNI dari penyanderaan di Filipina Selatan dan Gabon.

“Selain itu, menyelamatkan lebih dari 106 miliar rupiah hak-hak finansial pekerja migran Indonesia,” lanjutnya

Selain hal-hal tersebut di atas, dalam satu tahun ini isu menonjol lain yang terkait dengan perlindungan WNI adalah kasus ABK WNI yang bekerja di kapal ikan China (RRT).

Retno mengatakan isu tersebut ditangani pihaknya dengan sangat serius, termasuk Menlu Retno mengangkat isu tersebut pada pertemuan dan komunikasi pada tingkat Menlu.

“Pemerintah RRT memiliki komitmen tinggi untuk dapat menyelesaikan berbagai isu dan perbaikan diantaranya perbaikan sistem dan memperpendek mata rantai rekrutmen ABK,” ujarnya

Terkait ABK, Kemlu lewat perwakilannya juga membantu pemulangan 155 orang dan 2 jenazah dari armada Dalian Ocean Fishing.

Selain itu mendesak Pemerintah RRT kepada perusahaan untuk memenuhi hak gaji, serta disetujuinya dilakukannya kerja sama MLA (Mutual Legal Assistance).