Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pilkada Serentak 2020

Bawaslu Bubarkan Kampanye yang Langgar Protokol Kesehatan

Langkah awal yang dilakukan oleh Bawaslu adalah dengan memberikan peringatan terlebih dahulu kepada paslon tersebut.

Bawaslu Bubarkan Kampanye yang Langgar Protokol Kesehatan
Tribunnews.com/ Danang Triatmojo
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Abhan 

Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Bawaslu Abhan menegaskan pihaknya memiliki wewenang untuk membubarkan kampanye pasangan calon (paslon) kepala daerah yang melanggar ketentuan protokol kesehatan.

Langkah awal yang dilakukan oleh Bawaslu adalah dengan memberikan peringatan terlebih dahulu kepada paslon tersebut.

"Mana kala ada pelanggaran protokol kesehatan di tahapan Pilkada khususnya pada kampanye. Maka Bawaslu punya kewenangan. Pertama untuk memberikan peringatan," ujar Abhan dalam webinar yang disiarkan channel Youtube Sonora FM, Rabu (28/10/2020).

Baca juga: Keseriusan Bawaslu Tangani Pelanggar Protokol Kesehatan Diapresiasi DPR

Langkah dari Bawaslu selanjutnya adalah melakukan penghentian kampanye hingga pembubaran.

Abhan mengungkapkan Bawaslu telah melakukan tindakan penindakan terhadap sejumlah paslon yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.

"Ini sudah kami tegakan. Ada kasus peserta pemilihan melanggar ketentuan protokol kampanye yang jumlah pertemuannya terbatas dibatasi 50, tapi ternyata banyak sekali pelanggar protokol kesehatan. Maka ketika lakukan peringatan, diabaikan tindakan tegas kami bubarkan," ungkap Abhan.

Baca juga: Bawaslu Terbitkan 6 Rekomendasi Diskualifikasi Calon Petahana Karena Politisasi Bansos Covid-19

Dalam melakukan pembubaran, Bawaslu dibantu oleh aparat dari TNI-Polri hingga Satgas Covid-19.

Abhan mengatakan Bawaslu meminta bantuan pihak lain karena kekurangan sumber daya dalam melakukan penegakan protokol kesehatan.

"Dalam konteks pembubaran dan penghentian ini, maka kami berkoordinasi dengan TNI polri dan Satgas Covid-19, karena sumber daya Bawaslu terbatas," ujar Abhan.

Bawaslu telah membentuk kelompok kerja yang melibatkan aparat keamanan serta pemangku kepentingan. Pokja ini bertugas untuk menegakan protokol kesehatan pada Pilkada di tengah pandemi Covid-19.

Ikuti kami di
Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Malvyandie Haryadi
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas