Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Din Syamsuddin: Sekarang Ini di Indonesia Kekuasaan Berpusat pada Satu Orang

Menurut Din, kediktatoran konstitusional adalah tindakan menyimpang dari nilai-nilai dasar negara untuk mengukuhkan kekuasaan.

Editor: Hasanudin Aco
zoom-in Din Syamsuddin: Sekarang Ini di Indonesia Kekuasaan Berpusat pada Satu Orang
Tribunnews/Herudin
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin menghadiri deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2020). Koalisi yang digagas oleh Din Syamsuddin dan sejumlah tokoh itu sebagai gerakan moral yang berjuang demi mewujudkan masyarakat Indonesia sejahtera. Tribunnews/Herudin 

TRIBUNNEWS.COM, JAMBI - Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia ( KAMI) Din Syamsuddin menilai, ada gejala yang mengarah pada kediktatoran konstitusional di pemerintahan saat ini.

Hal tersebut disampaikan Din dalam acara deklarasi KAMI Jambi secara virtual, Jumat (30/10/2020).

"Adanya gejala dan gelagat kekuasaan yang di negara kita mengarah pada constitutional dictatorship atau kediktatoran konstitusional," kata Din.

Menurut Din, kediktatoran konstitusional adalah tindakan menyimpang dari nilai-nilai dasar negara untuk mengukuhkan kekuasaan.

Baca juga: Detik-detik Pembubaran Deklarasi KAMI di Jambi, Gatot Nurmantyo Pun Gagal Berpidato

Din mengatakan, saking kuatnya kediktatoran akan berpengaruh pada bergesernya sistem demokrasi menjadi otokrasi.

"Sekarang Indonesia jadi otokrasi bukan demokrasi. Otokrasi yaitu kekuasaan yang berpusat pada satu orang. Ini yang disebut dalam literatur ilmu politik sebagai democratic centralizm demokrasi yang terpusat seperti dulu," ujarnya.

Din mencontohkan, munculnya Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 sebagai gejala kediktatoran.

Berita Rekomendasi

"Lihat manifestasinya pada UU nomor 2 tahun 2020. Yang hak dan fungsi DPR dalam penganggaran ditarik ke presiden," ucapnya.

Berdasarkan hal tersebut, Din mengatakan, harus ada kelompok masyarakat yang bangkit untuk mengoreksi jalannya pemerintahan.

"Harus ada kekuatan rakyat yang bangkit untuk mengkoreksi, KAMI hadir untuk itu. Oleh karena itu, gerakan moral kami tidak boleh berhenti terus kita suarakan. Seberapa besar hambatan itu," pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Din Syamsuddin: Ada Gejala "Constitutional Dictatorship" di Negara Ini"

Sumber: Kompas.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas