Penjelasan KPK Terkait Terdakwa Herry Nurhayat yang Keluar dari Tahanan
Sebelumnya, Herry dituntut 4 tahun penjara dan denda Rp150 juta subsider 2 bulan kurungan.
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan ihwal terdakwa Herry Nurhayat yang dikeluarkan dari tahanan.
Mantan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung itu adalah terdakwa kasus korupsi pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Pemkot Bandung Tahun 2012-2013.
"Informasi yang kami terima, benar terdakwa Herry Nurhayat status penahanannya keluar demi hukum karena masa penahanan berdasarkan penetapan penahanan oleh Majelis Hakim telah habis pertanggal 31 Oktober 2020," kata Plt Juru Bicara Penindakan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Minggu (1/11/2020).
Baca juga: KPK Respons Permintaan ICW Agar Novel Baswedan Dilibatkan Cari Harun Masiku
Ali menerangkan, penahanan pertama Herry di tahap penyidikan terhitung 27 Januari 2020 dan penahanan sampai dengan batas 31 Oktober 2020 adalah penahanan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Timggi Bandung yang tidak dapat diperpanjang kembali.
"Setiap penetapan penahanan oleh majelis hakim tersebut JPU (Jaksa Penuntut Umum) KPK telah melaksanakan penetapan dimaksud sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku," ujarnya.
Selama proses persidangan, kata Ali, JPU KPK telah menghadirkan 92 orang saksi dan persidangan telah digelar seminggu 2 kali serta beberapa kali juga telah dilakukan hingga larut malam.
"Jaksa KPK sejak awal telah menyusun timeline persidangan dari pembacaan surat dakwaan hingga dengan surat tuntutan, termasuk pula telah disepakati terkait rencana kapan jadwal pembacaan putusan. Saat itu tentu dengan telah mempertimbangkan masa penahanan terdakwa," katanya.
Namun demikian, Ali menuturkan, ternyata waktu yang ditetapkan majelis hakim dengan agenda pembacaan putusan berubah dan telah melampaui batas waktu penahanan.
Oleh karenanya sesuai ketentuan maka Herry harus keluar demi hukum lebih dahulu.
"Perlu kami tegaskan bahwa proses penyelesaian perkara tetap berjalan, oleh karena itu KPK menghimbau kepada terdakwa Herry Nurhayat untuk tetap bersikap kooperatif menyelesaikan proses persidangan hingga agenda pembacaan putusan ditanggal 4 November 2020," tegasnya.
Sebelumnya, Herry dituntut 4 tahun penjara dan denda Rp150 juta subsider 2 bulan kurungan.
"Menuntut, agar majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun, denda Rp150 juta subsider 2 bulan kurungan," ujar Jaksa KPK Chaerudin di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Senin (20/10/2020).
