TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengkritik peran milenial.

Bahkan Megawati meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak memanjakan generasi milenial Indonesia.

Hal ini disampaikannya dalam acara peresmian 13 kantor DPD PDIP dan satu Patung Bung Karno di Yogyakarta secara virtual, Rabu (28/10/2020).

"Anak muda kita, aduh. Saya bilang ke presiden, jangan dimanja generasi kita adalah generasi milenial," ujar Megawati, secara virtual, Rabu (28/10/2020).

Megawati turut mempertanyakan apa sumbangsih yang telah diberikan generasi milenial saat ini kepada bangsa dan negara Indonesia.

"Saya mau tanya hari ini, apa sumbangsihnya generasi milenial yang sudah tahu teknologi seperti kita bisa viral tanpa bertatap langsung, apa sumbangsih kalian untuk bangsa dan negara ini?" tanyanya.

Baca juga: Jadi Sorotan karena Pertanyakan Sumbangsih Milenial, Megawati: Ngapain Saya Dibully? Orang Benar Kok

Nasib Stafsus Milenial

Lalu bagaimana nasib staf khusus (stafsus) milenial Jokowi?

Kini setahun sudah staf khusus Presiden bekerja membantu dalam Pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.

Peneliti Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasisto Raharjo Jati menilai kinerja staf khusus milenial belum terlihat selama setahun usai ditunjuk Presiden Joko Widodo.

Ia mengatakan, bisa jadi dalam beberapa hal mereka telah memberikan saran kepada Presiden Joko Widodo, terutama dalam persoalan kepemudaan. Namun, ia menilai kinerja mereka belum terlihat secara luas.

"Saya pikir citra staf milenial ini dalam beberapa hal berkontribusi pada kinerja Presiden Jokowi. Namun kinerja secara keseluruhan belum terdengar secara luas di mata publik," kata Wasisto kepada Kompas.com, Senin (2/11/2020).

Ia menambahkan yang terjadi justru staf khusus milenial presiden memperoleh citra negatif lantaran mereka dituding mencari jatah proyek di tengah pandemi Covid-19.

Saat itu eks staf khusus milenial presiden Andi Taufan Garuda Putra dinilai melibatkan perusahaannya, Amartha, untuk melakukan edukasi tentang Covid-19 di desa-desa.

Kemudian eks staf khusus milenial presiden lainnya yakni Adamas Belva Devara yang dinilai memanfaatkan jabatannya agar perusahaannya, Ruangguru, menjadi mitra pemerintah dala program Kartu Prakerja.

Karena itu Wasisto menilai para staf khusus milenial harus bisa membuktikan kinerjanya kepada masyarakat dengan memberikan kontribusi yang nyata.

"Jangan malah justru publik menangkapnya sebagai aji mumpung karena ketika menjabat malah mencari proyek," kata dia.

Peran Staf Khusus

Peneliti Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) UGM Mada Sukmajati mengatakan, melihat fenomena yang terjadi pada dua staf khusus milenial ini, ada pertanyaan yang muncul seputar fungsi dan tugas para staf khusus milenial presiden.

Menurut dia, fungsi dan tugas para staf khusus ini, dalam pemahaman awam adalah memberikan masukan dan rekomendasi kepada presiden.

"Kalau memang seperti itu, maka kaitannya dengan surat yang beredar kemarin dan tender Ruang Guru, itu berarti di luar tupoksi mereka. Kalau di luar tupoksi ya tidak pantas," kata Mada saat dihubungi Kompas.com, Kamis (16/4/2020).

"Ini kan menjadi pertanyaan, job desc-nya itu apa? Sehingga mereka itu fokus saja dan dari situ masyarakat bisa melakukan kontrol dan memastikan bahwa mereka melakukan tupoksinya," lanjut dia.

Mada mengatakan, surat kepada camat yang dikirimkan staf khusus presiden menjadi sorotan karena tidak dalam konteks memberikan rekomendasi kepada presiden, tetapi lebih pada permohonan atau instruksi.

Sementara, terkait keterlibatan perusahaan milik stafsus dalam program pemerintah, menjadi sorotan karena publik ingin memastikan tak ada penyalahgunaan kekuasaan.

"Saya kira integritas ini harus menjadi pertimbangan dalam merekrut stafsus. Karena kalau pertimbangannya hanya soal kompetensi dan mengabaikan integritas, ya itu menjadi hal yang perlu dievaluasi oleh pemerintah," ujar Mada. Ia menilai, harus ada kejelasan mengenai kelembagaan stafsus milenial.

Sumber: Tribunnews.com/Kompas.com/Warta Kota