TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi DPR RI Fraksi PDI Perjuangan TB Hasanuddin menyoroti rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan anugerah tanda jasa Bintang Mahaputera. 

Salah satu yang akan menerima Bintang Mahaputera yaitu mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo. 

"Sah saja sebagai kepala negara memberi tanda jasa Bintang Mahaputera, karena pemberian ini sudah melalui Dewan Tanda Kehormatan," kata Hasanuddin saat dihubungi, Jakarta, Rabu (4/11/2020).

Menurutnya, hal tersebut juga sudah sesuai Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009, bahwa seseorang diberi tanda jasa karena berjasa kepada negara dan bangsa, meski orang tersebut pernah mengkritik pemerintah. 

"Hanya saja, bila sesuai aturan yang berlaku di negeri ini sejak berdiri NKRI. Kepala negara yang lalu memberikan tanda jasa dan bintang jasa kehormatan biasanya dilaksanakan sebelum hari Kemerdekaan tanggal 17 Agustus setiap tahun," ujarnya. 

Baca juga: Mahfud MD: Gatot Nurmantyo dan Arief Hidayat Akan Dianugerahi Bintang Mahaputera oleh Jokowi

Sementara, kata dia, untuk gelar pahlawan diberikan sebelum 10 November dalam rangka memperingati hari Pahlawan. 

Para pahlawan, imbuhnya diberikan gelar Pahlawan setelah mereka meninggal atau gugur selama perjuangannya.

"Jadi kurang biasa kalau ada seseorang yang mendapat tanda jasa atau bintang kehormatan pada bulan November ini," tandasnya. 

Diketahui, Presiden Jokowi akan menganugerahkan Bintang Mahaputera kepada mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo.

Selain Gatot, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat bakal mendapatkan penghargaan serupa.

Bintang Mahaputera terdiri dari lima kelas mulai Bintang Mahaputera Adhipurna, Mahaputra Adhipradana, Mahaputra Utama, Mahaputra Pratama hingga Bintang Mahaputera Nararya.