TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah berencana menyiapkan direktorat khusus halal di setiap kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian.

Adapun hal ini berkaitan dengan upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

"Sehingga memudahkan untuk pengambilan keputusan yang lebih cepat," kata Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam pidato kunci pada webinar Ijtima Sanawi Dewan Pengawas Syariah via daring, Kamis (5/11/2020)

Ma'ruf menegaskan komitmen pemerintah sangat kuat untuk menjadikan Indonesia sebagai pemimpin dalam ekonomi syariah tingkat global.

Maka itu, selain penyiapan direktorat khusus syariah di sejumlah kementerian dan lembag, Ma'ruf menyebut ekosistem keuangan syariah yang dapat mengakomodasi nasabah mulai dibangun, dari layanan keuangan terkecil hingga besar, sehingga semua segmen masyarakat dapat terlayani keuangan syariah.

Baca juga: Menag Fachrul Razi Dijadwalkan Hadir Dalam Forum Bisnis INA – LAC 2020 Terkait Sertifikasi Halal

"Rencana merger tiga bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) dan penguatan serta perluasan BWM (Bank Wakaf Mikro), BMT (Baitul Maal wa Tamwil), LKMS (lembaga keuangan mikro syariah) dan koperasi syariah menjadi beberapa buktinya," katanya.

Rencana tersebut, kata Ma'ruf, diharapkan dapat menjadi era baru dalam perekonomian dan keuangan syariah yang selama ini lebih dominan melibatkan pihak swasta dan masyarakat.

"Istilahnya, pendekatan yang dilakukan selama ini adalah bottom up, sehingga pertumbuhan market share-nya terasa lambat dan kurang progresif," kata Ma'ruf.

"Saya berpandangan bahwa pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dapat meningkatkan keterlibatan umat dalam kegiatan ekonomi, sehingga dapat mendorong umat untuk keluar dari jeratan kemiskinan melalui kekuatannya sendiri," pungkasnya.